100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Kejutan di Kabinet Indonesia Maju…

JAKARTA, KOMPAS.com – Teras Istana Merdeka di Jakarta menjadi saksi diumumkannya jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, kabinet pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pada 23 Oktober 2019 lalu.

Sejumlah nama cukup memberikan kejutan. Pasalnya, nama-nama itu sebelumnya tidak diprediksi bakal menduduki posisi menteri, hingga akhirnya satu per satu dari mereka dipanggil ke Istana oleh Jokowi untuk menerima mandat tersebut.

Secara keseluruhan, ada empat menteri koordinator dan 30 menteri yang berada di dalam susunan Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Catatan 100 Hari Jokowi-Maruf: Kebut Bangun Ibu Kota Baru

Di antara menteri terpilih yang cukup membuat terkejut antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Partai Gerindra sebelumnya menjadi rival Jokowi dan partai koalisi saat Pilpres 2019. Bahkan, Prabowo merupakan kandidat capres yang head to head atau berhadapan langsung dengan Jokowi secara langsung.

Sementara itu, nama lainnya yang tidak terprediksi yaitu Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, posisi menteri ini kerap diduduki oleh kader partai Islam yang mendukung pemerintahan.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Berikutnya, ada pula nama Syahrul Yasin Limpo yang menjadi Menteri Pertanian, Johny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Nama-nama menteri tersebut sebelumnya tidak diprediksi akan duduk di kursi jabatan menteri.

Kepada para menterinya, Jokowi menegaskan, agar mereka fokus kerja dan tidak melakukan perbuatan pidana. Bahkan, para menteri harus membangun sistem yang dapat mencegah perbuatan pidana.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," tegas Jokowi.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Kabinet Indonesia Maju: Jangan Korupsi!

Ia juga menegaskan bahwa para menteri tidak boleh memiliki visi misi sendiri. Seluruh kinerja menteri harus sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Jokowi juga meminta agar para menteri dapat keluar dari rutinitas yang monoton. Para menteri juga diperintahkan agar berorientasi pada hasil nyata.

Bagi yang tak menjalankan instruksi itu dengan baik, Jokowi mengancam akan mencopot menteri bersangkutan di tengah jalan.

"Tugas kita tidak hanya menjamin sent (terkirim), tapi delivered (tersampaikan)," ujar Jokowi.

Baca juga: Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Secara keseluruhan, mayoritas menteri di Kabinet Indonesia Maju berasal dari kalangan profesional. Dari 34 menteri dan menteri koordinator, 18 di antaranya berasal dari kalangan profesional dan 16 lainnya berasal dari kalangan parpol.

Ada pun PDI Perjuangan menjadi partai yang mendominasi kursi menteri dari kalangan ini. Ada empat kader PDI P yang duduk di pos eksekuti yaitu Yasonna H Laoly (Menkumham), Juliari Batubara (Mensos), Tjahjo Kumolo (Menpan-RB), dan Gusti Ayu Bintang Puspayoga (Menteri PPPA).

Kemudian Nasdem, Golkar dan PKB masing-masing kebagian tiga jatah menteri. Dari Nasdem yaitu Syahrul Yasin Limpo (Mentan), Siti Nurbaya Bakar (Menteri LHK), dan Johnny G Plate (Menkominfo).

Sedangkan yang berasal dari Golkar yaitu Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin), dan Zainudin Amali (Menpora). Dari PKB ada Ida Fauziyah (Menaker), Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT), dan Agus Suparmanto (Mendag).

Sedangkan Gerindra mendapatkan dua jatah menteri yakni Prabowo (Menhan) dan Edhy Prabowo (Menteri KP). Serta PPP mendapat satu jatah kursi menteri yakni Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Baca juga: 100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

Meski demikian, pelantikan menteri kabinet baru ini tidak serta merta membuat pasar merespon positif. Sekali pun, ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali ditunjuk untuk posisi yang sama.

Indeks Harga Saham Gabungan terpantau terus merosot mulai dari pembukaan perdagangan hingga pukul 09.40 WIB telah terkontraksi 0,32 persen di level 6205,54. Di pembukaan perdagangan, IHSG di buka di level 6224,41 atau melemah 0,02 persen dibanding penutupan.

Adapun di pasar spot Bloomberg, nilai tukar rupiah juga melemah tipis 12 poin menjadi Rp 14.052 per dollar AS.

Baca juga: Indef: The Right Man on The Right Place Tak Terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju

Peneliti Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan, respons pasar jangka pendek seperti pergerakan IHSG yang terkoreksi tipis ini menunjukkan adanya kebingungan di kalangan pelaku pasar terhadap kabinet baru Jokowi.

Meskipun demikian, dia mengatakan respons pasar jangka pendek ini tidak bisa menjadi tolok ukur dari tujuan jangka panjang Jokowi dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.

"Respons jangka pendek ini jadi modal, artinya ketika respons pasar diharapkan positif harapannya. Tapi ini jika dibandingkan 2014 jauh sekali lompatannya, yang tadinya rupiah dari merah ke biru, IHSG melompat, ini harus benar-benar menjadi tidak hanya evaluasi," ujar Enny dalam Laporan Khusus Kabinet Baru Jokowi di Kompas TV, pada 23 Oktober lalu.

"Tantangan kabinet baru ini benar-benar diuji gimana mereka bisa menjawab kehawatiran pasar," ujar dia.

Baca juga: Indef: Revisi UU KPK Bikin Investor Makin Ogah Investasi di Indonesia

Enny menambahkan, kabinet baru Jokowi juga memiliki beban berat dalam membuktikan kepada pelaku pasar untuk meyakinkan kepada publik mengenai janji-janji Kepala negara ketika pelantikan di gedung DPR/MPR, pada 20 Oktober lalu.

"Kalau kita lihat perkembangan jangka pendek (IHSG) ini makin turun. Kita enggak bisa bilang kalau ini punishment karena publik menilai ini bukan dream team, tapi PR-nya gimana beliau-beliau bisa membuktikan kekhawatiran publik ini tidak beralasan," ujar dia.