Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang 100 Hari Pemerintahan, Wapres Sebut Ekonomi Syariah Kian Berkembang

Kompas.com - 23/01/2020, 23:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai prospek ekonomi syariah yang terus ia dengungkan semakin berkembang di masa menjelang 100 hari pemerintahannya.

Ma'ruf menambahkan, sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2019, pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengembangkan sektor tersebut.

Beberapa di antaranya dengan mengundang sejumlah e-commerce untuk turut menyediakan sukuk dan layanan pembayaran zakat serta wakaf.

Baca juga: Ketum GP Ansor: Kami Harap Wapres Banyak Bicara soal Ekonomi Syariah, Bukan Radikalisme

"Ya saya melihat prospeknya bagus sekali. Bukan hanya keuangan tapi juga industri halalnya, bahkan juga social fund-nya, dan juga produk yang dihasilkan. Kemudian juga lembaganya, jenis usahanya," ujar Wapres saat ditemui di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Kamis (23/1/2020).

"Saya melihat itu karena kalangan e-commerce sendiri sudah masuk ke sistem syariah. Kemudian juga industri syariah ini bukan hanya industri masyarakat tapi juga industri-industri di kawasan ekonomi khusus juga yaitu pusat halal industri," lanjut dia.

Wapres menambahkan, membaiknya iklim keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam hal tersebut.

Pada November 2019, tercatat peringkat Islamic Finance Development Indicators Indonesia baik ke peringkat 4 dunia.

Baca juga: Wapres Minta KNKS Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

"Jadi selama ini menurut saya sudah makin berkembang, makanya peringkat-peringkat ekonomi syariah atau keuangan syariah Indonesia di dunia semakin naik dari waktu ke waktu," lanjut Wapres.

Sebelumnya, pada November 2019, Ma'ruf pernah mengatakan, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dibanding keuangan konvensional.

Ia menyebut, market share perbankan syariah baru mencapai 5,95 persen dan keuangan syariah baru mencapai 8,29 persen.

Baca juga: Maruf Amin Bicara Pentingnya Mengembangkan Ekonomi Syariah

"Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui komite nasional keuangan syariah (KNKS)," kata Ma'ruf,saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Badung, Bali, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu, ke depan diharapkan perkembangan ekonomi konvesional mampu bersinergi dengan perkembangan ekonomi syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com