Wapres Ma'ruf Amin Dukung Pembubaran Komunitas Menyimpang

Kompas.com - 22/01/2020, 17:18 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, komunitas yang bersifat menyimpang sudah selayaknya dibubarkan.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan munculnya komunitas yang menyebut diri mereka sebagai kerajaan di sejumlah daerah.

"Kalau sudah nanti dilihat ada penyimpangan, tentu harus dibubarkan, harus dilarang," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Raja Keraton Agung Sejagat Minta Maaf, Akui Buat Kerajaan Fiktif

Menurut Ma'ruf Amin, kemunculan komunitas yang menggunakan kedok budaya tersebut sepanjang tak melanggar, tak menyimpang dan tak merugikan pihak lain, tidak perlu dipidana.

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan munculnya kerajaan-kerajaan yang tak memiliki dasar itu.

Apalagi negara ini sudah merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Yang masih diakui eksistensinya kan Yogyakarta, sehingga sultannya itu menjadi gubernur, selain itu kan lebih bersifat budaya," kata dia.

Tidak hanya itu, saat ini juga sudah ada perkumpulan raja-raja dan sultan nusantara yang memiliki keterikatan sejarah dalam berdirinya bangsa ini.

Baca juga: Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Bukti Masyarakat Rindu Kerajaan

Dengan demikian, sejumlah komunitas yang mengaku sebagai kerajaan yang muncul belakangan ini tidak diakui. Apalagi mereka tidak memiliki kekuasaan.

Diketahui, belakangan muncul fenomena komunitas yang mengaku sebagai kerajaan. Antara lain Keraton Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah dan Sunda Empire di Cimahi, Jawa Barat.

Adapun orang yang mengaku sebagai raja dan ratu Keraton Sejagat telah ditangkap oleh polisi. Mereka juga telah membohongi para pengikutnya dengan meminta sejumlah uang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Nasional
Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X