Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 20/01/2020, 13:20 WIB
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung terkait isu-isu aktual seperti kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga tragedi Semanggi I dan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan pernyataannya terkait Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Awalnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta ST Burhanuddin tak merujuk pada keputusan politik rapat paripurna DPR periode 1999-2004.

Menurut Taufik Basari, DPR memang pernah mengeluarkan keputusan politik tentang Tragedi Semanggi I dan II pada Juli 2001.

Baca juga: Hari-hari Terakhir Yun Hap, Mahasiswa UI Korban Tragedi Semanggi II

Satu tahun kemudian, Komnas HAM mengumumkan laporan terakhir bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat atas Tragedi Semanggi I dan II.

"Dan itu (laporan Komnas HAM) hasil yang diperoleh dari penyelidikan pro-justitia berdasarkan undang-undang," ucap Taufik.

"Oleh karena itu, Jaksa Agung, kita melihat adanya fakta bahwa di 2001 keputusan politik, di 2002 ada satu hasil dari dari proses hukum. Maka saya berharap Pak Jaksa tidak bersandar pada keputusan politik saja," kata dia.

Taufik mengatakan, saat ini, penyelidikan Tragedi Semanggi I dan II masih terus berjalan.

Baca juga: Adian Sakit Hati Tragedi Semanggi Disebut Bukan Pelanggaran HAM Berat

Oleh karenanya, ia meminta Kejaksaan Agung tidak berhenti menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut.

Ia meminta Jaksa Agung berkomunikasi dengan Komnas HAM dengan difasilitasi Komisi III untuk mencari solusi dari kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Nasional
Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X