Jelang Demo Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Penjagaan Gedung DPR Diperketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat kerja yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Pantuan Kompas.com pukul 09.45, pengamanan pintu depan Gedung DPR diperketat. Gerbang utama menuju Nusantara III DPR pun sudah ditutup.

Sejumlah personel TNI dan Polri menggelar apel pengamanan sebelum aksi unjuk rasa serikat kerja dimulai. Selain itu, mobil komando dan barracuda sudah bersiaga di sekitar Gedung DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan bahwa kehadiran personel TNI-Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat buruh.

"Ada beberapa acara juga, memang ada demo juga dan ada demo soal Omnibus," kata Indra ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Namun, Indra belum dapat memastikan apakah DPR akan menerima audiensi dari perwakilan aksi unjuk rasa atau tidak. 

"Sampai saat ini, belum ada usulan," ujar dia.

Kepolisian dan TNI mengerahkan 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan demo tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI akan diberlakukan situasional.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Hari Ini Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Apa Saja Isi RUU Itu?

Rusdi mengatakan, aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi sejumlah kota besar di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa yang sama seperti di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

"Kemudian juga di Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Utara di Manado, Gorontalo, Kalimantan Timur, insya Allah akan begerak serentak, dengan satu tujuan," kata Rusdi di LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Rusdi mengatakan, KSPI tidak pernah manyatakan mendukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diusulkan pemerintah ke DPR RI.

"Tadi sempat melihat spanduk-spanduk provokatif yang menyatakan bahwasanya DPP KSPI ini mendukung Omnibus Law. Hal itu menyudutkan, seolah-olah KSPI mendukung," ujar dia.