Jelang Demo Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Penjagaan Gedung DPR Diperketat

Pantuan Kompas.com pukul 09.45, pengamanan pintu depan Gedung DPR diperketat. Gerbang utama menuju Nusantara III DPR pun sudah ditutup.

Sejumlah personel TNI dan Polri menggelar apel pengamanan sebelum aksi unjuk rasa serikat kerja dimulai. Selain itu, mobil komando dan barracuda sudah bersiaga di sekitar Gedung DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan bahwa kehadiran personel TNI-Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat buruh.

"Ada beberapa acara juga, memang ada demo juga dan ada demo soal Omnibus," kata Indra ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (20/1/2020).

Namun, Indra belum dapat memastikan apakah DPR akan menerima audiensi dari perwakilan aksi unjuk rasa atau tidak. 

"Sampai saat ini, belum ada usulan," ujar dia.

Kepolisian dan TNI mengerahkan 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan demo tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI akan diberlakukan situasional.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Rusdi mengatakan, aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi sejumlah kota besar di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa yang sama seperti di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

"Kemudian juga di Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Utara di Manado, Gorontalo, Kalimantan Timur, insya Allah akan begerak serentak, dengan satu tujuan," kata Rusdi di LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Rusdi mengatakan, KSPI tidak pernah manyatakan mendukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diusulkan pemerintah ke DPR RI.

"Tadi sempat melihat spanduk-spanduk provokatif yang menyatakan bahwasanya DPP KSPI ini mendukung Omnibus Law. Hal itu menyudutkan, seolah-olah KSPI mendukung," ujar dia.