Yenti Garnasih Minta KPK Tak Ditekan Terkait Kasus Harun Masiku

Kompas.com - 19/01/2020, 20:13 WIB
Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Yenti Garnasih dalam Diskusi Publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKetua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Yenti Garnasih dalam Diskusi Publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih meminta, tidak ada pihak yang menekan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam penanganan kasus suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Hal itu diungkapkan Yenti usai acara diskusi Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) bertajuk "Membedah Kasus, Membongkar Fakta" Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan?", di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

"Hanya tolong, (KPK) jangan ditekan. Nampaknya kayak ada penekanan enggak bersalah, gitu kan," ungkap Yenti.

Baca juga: Yenti Garnasih Kritik Safari Tim Hukum PDI-P ke Dewas KPK

Ia pun menyayangkan langkah tim hukum PDI-P yang melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pengawas KPK.

Yenti juga menyayangkan pihak Dewas KPK yang menerima kedatangan pihak PDI-P tersebut.

"Menyayangkan juga kenapa partai terbesar ini mendatangi. Ya terserah mendatangi, tapi lebih disayangkan lagi kenapa diterima," ujar Yenti.

"Kalau orang mendatangi kan kita enggak bisa melarang juga. Tapi kan masih ada saluran lain untuk disaring, jangan diterima, harusnya kan gitu," lanjut dia.

Menurut Yenti, anggota PDI-P merupakan pembuat peraturan sehingga mengetahui batasan atau aturan yang berlaku.

Baca juga: Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Maka dari itu, ia mengimbau agar para anggota partai juga tidak terlalu emosional.

"Orang-orang partai itu kan sebagian juga yang bikin undang-undangnya, ya kan. Anggota DPR itu kan legislator, dia tahu aturannya. Dan ini penting untuk, ya jangan terlalu emosional lah," tutur dia.

Di sisi lain, Yenti sekaligus mengingatkan agar aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam menangani perkara tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X