Menurut Ahli, Penyidik KPK yang Belum Berstatus ASN Boleh Menegakkan Hukum

Kompas.com - 16/01/2020, 15:47 WIB
Sidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020) KOMPAS.COM/SANIASidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum administrasi dari Universitas Atma Jaya W. Riawan Tjandra berpendapat, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara ( ASN) masih boleh melakukan tugasnya sebagai penegak hukum.

Hal ini dikatakan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota tim biro hukum KPK Evi Laila dalam sidang praperadilan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman cs pada Kamis (16/1/2020).

Awalnya, Evi menanyakan keabsahan penyidik melakukan tugasnya pascakehadiran UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Riawan kemudian menjelaskan, dalam Pasal 69c UU KPK, ada batasan waktu dua tahun untuk pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN untuk diangkat sebagai pegawai ASN.

Baca juga: Jadi Tergugat Melawan Nurhadi Cs, KPK Hadirkan Dua Ahli

Pasal 69c berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

"Dalam pasal ini sesuai pada peraturan perundang-undangan. Di dalam ini aparatur sipil negara. Tapi bahwa di lingkungan KPK enggak ada produk KPK yang udah mengatur norma yang mengacu UU sebelumnya," kata Riawan.

"Maka kemudian, diberikan time minute dua tahun untuk sesuaikan perangkat norma sistem teknik legilasi pelaksanaanya, kemudian melaksanakan yang dibutuhkan. Maka setiap UU memang pada prisipnya berlaku pada tanggal diundangkan," lanjut dia.

Dia juga mengatakan meski UU KPK baru sudah disahkan tetapi tidak selalu bisa langsung berlaku.

Baca juga: KPK Nilai Tersangka Penyuap Nurhadi Tak Berhak Praperadilan karena Melarikan Diri

Pemberlakuan UU, kata dia, melihat kesiapan sistem hukum lainnya yang berkaitan.

"Jadi memang sebenarnya sebagai sebuah legal konsep keberlakuan suatu UU itu normatif umumnya dilakukan pada satu UU tapi tidak mesti tergantung sama kesiapan sistemnnya," ungkap Riawan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X