Jadi Tergugat Melawan Nurhadi Cs, KPK Hadirkan Dua Ahli

Kompas.com - 16/01/2020, 13:47 WIB
Sidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020) KOMPAS.COM/SANIASidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020) siang, menggelar sidang praperadilan antara eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman serta dua tersangka lain dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Sidang kali ini mengagendakan mendengarkan penjelasan ahli yang dihadirkan KPK sebagai tergugat.

"Hari ini penyerahan bukti tambahan dan (mendengarkan) saksi atau ahli," kata Hakim Ahmad Jaini saat membuka sidang.

Baca juga: Praperadilan Nurhadi: KPK Sebut Tersangka Tak Berhak Mengajukan hingga Pengacara Klaim Boleh Berbohong

KPK menghadirkan dua orang ahli, yakni ahli hukum tata negara, yakni dosen Universitas Atma Jaya W. Riawan Tjandra.

Seorang lagi, yakni ahli hukum acara pidana yang berasal dari KPK sendiri. Namun, ahli dari KPK belum hadir di persidangan.

Sidang itu diawali dengan pengambilan sumpah secara agama oleh ahli, kemudian disusul dengan pertanyaan dari pihak kuasa hukum KPK.

Hingga pukul 13.34 WIB, sidang masih berlangsung dengan kondusif.

Diketahui, mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurachman mengajukan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan.

Nurhadi Cs melawan lembaga antirasuah berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Baca juga: KPK Nilai Tersangka Penyuap Nurhadi Tak Berhak Praperadilan karena Melarikan Diri

Adapun dalam gugatan ini terdapat tiga pemohon. Pemohon I adalah sang menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Kemudian, Pemohon II Nurhadi dan Pemohon III Direktur PT Multicon Indrajaya Hiendra Soenjoto.

Secara keseluruhan, Nurhadi diduga melalui Rezky telah menerima suap dan gratifikasi dari Hiendra dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi, yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X