Komisi III Hati-hati Tentukan Sikap soal Pembentukan Panja Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III yang membidangi urusan hukum berhati-hati dalam soal pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Desmond menyatakan, Komisi III tidak ingin pembentukan panja berakhir sia-sia tanpa makna.

"Kami Komisi III berhati-hati, panja atau pansus kami berhati-hati. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting bikin panja, bikin pansus yang solusinya enggak ada," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

Baca juga: Kamis Ini, Kejagung Panggil 4 Pihak Swasta dan 3 Internal Jiwasraya

Ia mengatakan, anggota fraksi Komisi III DPR sudah sempat membicarakan soal pembentukan Panja Jiwasraya dalam rapat internal.

Namun, Desmond mengatakan belum ada keputusan yang dihasilkan Komisi III DPR.

"Tadi pra rapat dengan anggota melihat kebutuhan panja atau tidak panja," ujar politikus Gerindra itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya.

Hal ini menyusul penetapan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya oleh Kejaksaaan Agung.

Menurut Dasco, pembentukan pansus akan memakan waktu lama.

Diketahui, pembentukan pansus harus berdasarkan usulan minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi.

Dasco pun menjelaskan Komisi III mengawasi proses penegakan hukum, Komisi VI mengawasi kinerja BUMN, dan Komisi XI mengawasi keuangan BUMN.

Baca juga: Rapat Komisi III, Jaksa Agung Sebut Geledah 15 Tempat Terkait Kasus Jiwasraya

Selanjutnya, di hari yang sama, Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN telah memutuskan membentuk Panja Jiwasraya.

Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pembentukan Panja diharapkan dapat memperjelas akar masalah kasus PT Asuransi Jiwasraya.

"Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat," kata Rieke.