Wahyu Setiawan Mundur, Posisinya sebagai Komisioner KPU Diisi I Dewa Kade Wiarsa

Kompas.com - 10/01/2020, 21:05 WIB
Ketua KPU, Arief Budiman, menunjukkan surat pengunduran diri Wahyu Setiawan dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng,Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua KPU, Arief Budiman, menunjukkan surat pengunduran diri Wahyu Setiawan dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng,Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, posisi Wahyu Setiawan sebagai anggota KPU periode 2017-2022 akan digantikan oleh pengganti antarwaktu (PAW), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Penentuan Dewa Kade sebagai pengganti Wahyu ini berdasarkan urutan pada hasil seleksi anggota KPU periode 2017-2022 yang sudah dilakukan pada 2017.

"Kalau nomor urut berikutnya nomor 8 kalau tidak salah Pak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dulu dia ketua KPU Provinsi Bali, sekarang dia anggota Bawaslu Provinsi Bali," ujar Arief dalam jumpa pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Pemilihan Dewa Kade sebagai pengganti Wahyu tidak melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) lagi.

Berdasarkan data KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memperoleh nilai 21 poin dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU periode 2017-2022.

Baca juga: Bawaslu Laporkan Wahyu Setiawan ke DKPP

I Dewa menempati urutan ke-8 dalam hasil seleksi, atau setelah Pramono Ubaid Tanthowi (55 poin), Wahyu Setiawan (55 poin), Ilham Saputra (54 poin), Hasyim Asy'ari (54 poin), Viryan (52 poin), Evi Novida Ginting Manik (48 poin), dan Arief Budiman (30 poin).

Arief mengatakan, penggantian atas Wahyu ini dilakukan setelah Wahyu mengundurkan diri sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

Surat pengunduran diri Wahyu tertanggal 10 Januari 2020 akan disampaikan kepada presiden.

"Nanti presiden akan mengeluarkan SK pemberhentian (atas Wahyu Setiawan) dan langsung bisa dilakukan penggantian berdasarkan peringkat berikutnya," ucap Arief.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Ada yang Bentuk Opini Saya Terlibat Kasus Wahyu Setiawan

Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menjerat Wahyu. 

Selain Wahyu, KPK menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan politikus PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful sebagai tersangka pemberi suap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harun Masiku, Eks Staf Sekjen PDI-P Didakwa Suap Wahyu Setiawan

Kasus Harun Masiku, Eks Staf Sekjen PDI-P Didakwa Suap Wahyu Setiawan

Nasional
Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Nasional
Jokowi Minta Jajarannya Jaga Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Jokowi Minta Jajarannya Jaga Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Nasional
Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
MUI: Jangan Lagi Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

MUI: Jangan Lagi Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Nasional
PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Nasional
Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Nasional
PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Nasional
IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

Nasional
Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Nasional
Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X