Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Firli Bahuri Dinilai Lebih Mempertanyakan Rangkap Jabatan Jubir KPK Ketimbang Dirinya

Kompas.com - 31/12/2019, 14:57 WIB
Firda Zaimmatul Mufarikha,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mempertanyakan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang saat ini masih rangkap jabatan sebagai Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri, tetapi melarang rangkap jabatan Juru Bicara KPK dan Kabiro Humas.

Menurut Feri Amsari, sikap Firli yang melarang rangkap jabatan di lembaga antirasuah itu secara tidak langsung juga menyentil dirinya sendiri.

"Ibarat pepatah lama, seperti menepuk air di dulang, tepercik badan sendiri. Begitulah sikap Firli, dia lebih mempertanyakan rangkap jabatan orang lain padahal Pak Firli sendiri merangkap jabatan pada dua institusi yang berbeda lagi," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (30/12/2019).

Feri mengatakan, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Firli Bahuri saat ini tidak hanya bertentangan dengan UU KPK yang meminta unsur KPK jauh dari konflik kepentingan.

Baca juga: KPK Tunjuk Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan dan Penindakan, Ini Alasannya

Akan tetapi, sikap Firli juga bertentangan dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Kepolisian.

"Kedua UU itu menjunjung profesionalitas dalam menjalankan tugas," ujar Feri.

Selain itu, Feri juga mengatakan, tidak ada alasan yang mendesak dalam memisahkan tugas Juru Bicara KPK dengan Kabiro Humas KPK jika dilihat dari kinerja Febri Diansyah sebelumnya.

"Tidak ada. Dari mas Johan Budi diberlakukan begitu. Apalagi tugas mereka sama yaitu menampilkan 'wajah KPK' agar dikenal publik melalui informasi-informasi yang diberikan," tutur Feri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com