Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunci Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, BNPB: Pencegahan

Kompas.com - 30/12/2019, 19:34 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menilai, kunci utama dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan adalah mencegah peristiwa itu terjadi.

Berdasarkan catatan BNPB, luas area hutan dan lahan yang terbakar pada tahun ini mencapai 942.485 hektar.

Jumlah ini meliputi lahan gambut 269.777 hektar (27,7 persen) dan mineral 672.708 hektar (72,3 persen).

Baca juga: Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Potensi Gempa Berulang

Meski lebih sedikit, namun sifat lahan gambut yang kering mengakibatkan timbulnya bencana asap yang cukup hebat dibandingkan lahan mineral.

"BNPB ke depan bersama kementerian/lembaga bertugas mengembalikan fungsi gambut menjadi basah dan berawa," kata Doni saat menyampaikan paparan di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (30/12/2019).

Sementara itu, dilihat dari wilayahnya, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas area lahan terbakar paling luas yakni mencapai 161.298 hektar.

Di posisi berikutnya diikuti Kalimantan Barat (131.654 hektar), Nusa Tenggara Timur (120.143 hektar), Kalimantan Selatan (115.317 hektar), dan Sumatera Selatan (92.635 hektar).

Adapun puncak kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi Juli hingga November 2019. Hal itu terjadi lantaran pada medio tersebut merupakan puncak musim kemarau pada tahun ini.

Diperkirakan, total kerugian yang timbul akibat bencana ini mencapai Rp 75 triliun.

Baca juga: 2019, BNPB Catat Terjadi 3.768 Bencana di Indonesia

Selain mencegah, Doni menambahkan, perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi membakar hutan dan lahan untuk kepentingan pertanian.

Salah satunya yakni dengan memberikan bantuan bibit yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat.

"Antara lain jenis tanaman jangka pendek seperti lidah buaya, kemudian nenas, jangka menengah seperti kopi, dan jangka panjang berupa sagu. Sehingga masyarakat tida bergantung pada satu jenis komoditi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com