Kompas.com - 26/12/2019, 13:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) membatalkan pengadaan jasa buzzer dan social media analytic, setelah informasi lowongan itu sempat viral di media sosial.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Kisworowati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/12/2019).

"Sebagai Sestama yang bertanggung jawab atas komunikasi publik termasuk program-program yang ada di dalamnya, maka terkait atas pemberitaan pengadaan buzzer, saya sudah perintahkan Kepala Humas untuk dibatalkan," kata Kisworowati.

Kisworowati mengatakan, perbicangan di media sosial tentang BPJS Kesehatan semakin ramai.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Defisit BPJS, Kenaikan Iuran, dan Faktor Politis...

Oleh karena itu, kata dia, komunikasi publik BPJS Kesehatan harus menggunakan saluran-saluran yang lazim dan mengikut kaidah kepatutan yang diterima publik.

"Dan dalam koridor hukum yang ada. Bukan dengan membuka lowongan buzzer seperti yang diberitakan," ujar dia.

Kisworowati menjelaskan, arahan manajemen BPJS Kesehatan dalam komunikasi publik sangat jelas.

Humas BPJS Kesehatan, kata dia, harus kreatif dalam melakukan komunikasi publik dengan mendayagunakan sumber daya yang ada.

"Selaku Sestama saya melarang Humas melakukan kontrak buzzer, walau mungkin tujuan kehumasan sangat baik," ujar Kisworowati.

"Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan umum yang ada. Hal ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan internal BPJS Kesehatan." ucapnya.

Baca juga: Peneliti: Pilkada DKI 2012, Momentum Berkembangnya Buzzer...

Lebih lanjut, Kisworowati mengatakan, BPJS Kesehatan membuka kanal media sosial bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi dan pengaduan terkait Program JKN-KIS.

Illustrasi BPJS Kesehatan Illustrasi BPJS Kesehatan
Menurut Kisworowati, media sosial BPJS Kesehatan itu digunakan untuk memantau apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan tindak lanjut dalam kebijakan Program JKN-KIS.

"Media sosial itu lekat dengan keseharian masyarakat, apalagi generasi milenial. Kita harus manfaatkan keberadaannya untuk menjadi salah satu pusat informasi seputar JKN-KIS dan BPJS Kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan melalui laman resminya mengumumkan akan membuka jasa pengadaan buzzer dan social media analytic tahun 2020.

Dalam pengumumannya, syarat bagi peserta pengadaan jasa buzzer dan social media analytic adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa buzzer dan social media analytic atau sistem informasi dan konsultan media sosial.

Baca juga: Staf Presiden Bantah Adanya Buzzer Istana

Ruang lingkup pekerjaan jasa buzzer di antaranya:

1. Klasifikasi atau kriteria buzzer yang digunakan 50 akun IG @500 follower, 50 akun Twitter @500 follower, 50 akun Facebook @500 friends.

2. Membuat konten unofficial (meme/desain grafis/video/foto) untuk diviralkan melalui media sosial (IG, Twitter, Facebook) 1x seminggu.

3. Kegiatan buzzer adalah melawan atau meng-counter isu-isu negatif, ikut serta menetralkan isu negatif di media sosial, memviralkan konten atau isu positif terkait BPJS Kesehatan, menciptakan engagement dan dampak kepada masyarakat/peserta.

Ruang lingkup pekerjaan social media analytic di antaranya:

1. Mencari/menangkap opini pengguna media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter), monitoring kata kunci (harian), Analisis sentimen dan engagement.

2. Menyediakan akses bagi user BPJS Kesehatan ke aplikasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Nasional
Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Nasional
Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

Nasional
Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Nasional
Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan pada Pilkada DKI 2017

Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan pada Pilkada DKI 2017

Nasional
Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Nasional
Sudah 32.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Sudah 32.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Nasional
PKR Gugat Putusan Bawaslu, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

PKR Gugat Putusan Bawaslu, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Ziarah ke Makam Bung Karno dan Kunjungi Istana Gebang

KSAD Dudung Ziarah ke Makam Bung Karno dan Kunjungi Istana Gebang

Nasional
Kemenag Bakal Renovasi Total MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Renovasi Total MTsN 19 Jakarta

Nasional
7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

Nasional
KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.