Peneliti: Pilkada DKI 2012, Momentum Berkembangnya Buzzer...

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti mengatakan, fenomena buzzer politik boleh dikatakan dimulai pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Peristiwa politik Pilgub DKI Jakarta 2012 menjadi salah satu momen berkembangnya buzzer," ujar Klara dalam diskusi bertajuk "Buzzer dan Ancaman terhadap Demokrasi" di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Pada saat itu, dunia media sosial di Indonesia memang sedang berkembang pesat, terutama Twitter.

Baca juga: Buzzer Dinilai Tak Bisa Dihilangkan, Tergantung Adanya Kepentingan

Klara mengatakan, pesatnya perkembangan media sosial Tanah Air bertepatan dengan momentum politik di mana aktor-aktornya membutuhkan popularitas.

Tak heran, buzzer menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Apalagi, dinamika politik Indonesia semakin memanas pada Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

"Di Indonesia, buzzer-buzzer kembali meramaikan media sosial pada Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, hingga Pilpres 2019. Dari momen-momen inilah, istilah buzzer kemudian semakin sering disebut dan semakin berani menunjukkan diri," ujar dia.

Klara menambahkan, fenomena tersebut turut memperluas fungsi buzzer yang sebelumnya lebih banyak digunakan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendongkrak penjualan melalui teknik marketing sosial.

Baca juga: Diminta Jadi Menteri Lagi, Susi: Itu Namanya Buzzer, Dilarang

Partai politik, politikus dan instansi pemerintah juga menyampaikan gagasan sekaligus membentuk citra di hadapan publik.

Dengan tersedianya pasar serta ekosistem digital di media sosial yang mendukung, lanjutnya, tak heran buzzer pun menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

"Lingkup pekerjaan buzzer pun tidak lagi terbatas dalam mengiklankan sebuah produk, tetapi juga masuk ke ranah politik," lanjut dia.

Fenomena buzzer di Indonesia salah satunya diulas dua ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard.

Keduanya menemukan ada penggunaan pasukan siber dunia maya (cyber troop) untuk mempengaruhi opini masyarakat dan lawan politik.

Baca juga: Buzzer, Demokrasi dan Pertarungan Opini

Tidak hanya terjadi di Indonesia, pasukan siber dunia maya atau yang kerap dikenal dengan buzzer tersebut ternyata merupakan fenomena global.

Dalam laporan mereka yang bertajuk 'The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation', mereka menemukan bahwa buzzer politik di Indonesia dibayar.

Samantha dan Philip menjelaskan bahwa buzzer Indonesia memakai empat platform media sosial, yakni Twitter, Facebook, WhatsApp dan Instagram.

Diketahui pula bahwa politikus dan partai politik serta kontraktor pribadi menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Baca juga: Menkominfo: Buzzer Enggak Salah, Apa Bedanya dengan Influencer?

Samantha dan Philip pun mengkategorikan buzzer menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity.

Indonesia, menurut laporan itu, menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.

Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen dan dibayar senilai Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.