Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Jelaskan soal Efek Kejut Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 18:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan tentang yang dimaksud efek kejut terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud MD, orang-orang yang terpilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang terbaik sehingga memberi efek kejut kepada publik.

"Bagus-bagus (Dewan Pengawas KPK), jadi kan kemarin saya bilang akan wow bahwa yang dilantik oleh Presiden akan memberi efek kejut, karena itu bagus kan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (20/12/2019).

Mahfud pun menjelaskan secara singkat mereka yang terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK yang memberi efek kejut itu.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Tumpak hingga Artidjo Jadi Dewan Pengawas KPK

Mantan Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007 Tumpak Hatorangan adalah salah satu Dewan Pengawas KPK terpilih.

Menurut Mahfud, Tumpak Hatorangan merupakan angkatan KPK pertama yang membuat lembaga antirasuah itu memiliki kinerja bagus.

"Tumpak Hatarongan itu angkatan KPK pertama yang dulu membuat KPK bagus. Artidjo dan Harjono Anda tahu, Albertino oke," kata dia.

Kemudian, Artidjo Alkotsar sendiri dikenal sebagai mantan hakim agung yang disegani para koruptor.

Sementara, Albertino Ho adalah hakim agung yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tunggu Kupang.

Baca juga: Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK

Selain itu, Harjono merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Satu orang lainnya adalah Peneliti LIPI Syamsuddin Haris.

Tidak hanya itu, Mahfud juga memuji dua orang pimpinan KPK baru yang juga dilantik yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar.

"Saya kira, ini (Nurul dan Lili) orang yang belum terkenal tapi track record-nya juga bagus, masih bersih sekali," kata dia.

Pemilihan para Dewan Pengawas KPK ini, kata Mahfud, telah membuktikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pemberantasan korupsi jadi lebih baik.

"Bahwa KPK mendapat efek dari upaya itu, tidak terhindarkan karena ini negara demokrasi. Ketika Pak Jokowi harus memutuskan sesuatu, berbagi wewenang dengan DPR, ya harus kompromi karena wewenang dibagi dua secara politik," kata dia.

"Tapi ketika Pak Jokowi memilih sendiri seperti dewan pengawas ini kan efeknya luar biasa bagus. Efek wow itu ada, ketika membentuk kabinet, dewan pengawas kan kelihatan sekali kalau ingin baik. Mari kita dukung sekarang," kata dia.

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Publik Akan Wow dengan Dewas KPK Pilihan Jokowi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com