Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Jelaskan soal Efek Kejut Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 18:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan tentang yang dimaksud efek kejut terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud MD, orang-orang yang terpilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang terbaik sehingga memberi efek kejut kepada publik.

"Bagus-bagus (Dewan Pengawas KPK), jadi kan kemarin saya bilang akan wow bahwa yang dilantik oleh Presiden akan memberi efek kejut, karena itu bagus kan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (20/12/2019).

Mahfud pun menjelaskan secara singkat mereka yang terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK yang memberi efek kejut itu.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Tumpak hingga Artidjo Jadi Dewan Pengawas KPK

Mantan Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007 Tumpak Hatorangan adalah salah satu Dewan Pengawas KPK terpilih.

Menurut Mahfud, Tumpak Hatorangan merupakan angkatan KPK pertama yang membuat lembaga antirasuah itu memiliki kinerja bagus.

"Tumpak Hatarongan itu angkatan KPK pertama yang dulu membuat KPK bagus. Artidjo dan Harjono Anda tahu, Albertino oke," kata dia.

Kemudian, Artidjo Alkotsar sendiri dikenal sebagai mantan hakim agung yang disegani para koruptor.

Sementara, Albertino Ho adalah hakim agung yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tunggu Kupang.

Baca juga: Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK

Selain itu, Harjono merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Satu orang lainnya adalah Peneliti LIPI Syamsuddin Haris.

Tidak hanya itu, Mahfud juga memuji dua orang pimpinan KPK baru yang juga dilantik yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar.

"Saya kira, ini (Nurul dan Lili) orang yang belum terkenal tapi track record-nya juga bagus, masih bersih sekali," kata dia.

Pemilihan para Dewan Pengawas KPK ini, kata Mahfud, telah membuktikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pemberantasan korupsi jadi lebih baik.

"Bahwa KPK mendapat efek dari upaya itu, tidak terhindarkan karena ini negara demokrasi. Ketika Pak Jokowi harus memutuskan sesuatu, berbagi wewenang dengan DPR, ya harus kompromi karena wewenang dibagi dua secara politik," kata dia.

"Tapi ketika Pak Jokowi memilih sendiri seperti dewan pengawas ini kan efeknya luar biasa bagus. Efek wow itu ada, ketika membentuk kabinet, dewan pengawas kan kelihatan sekali kalau ingin baik. Mari kita dukung sekarang," kata dia.

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Publik Akan Wow dengan Dewas KPK Pilihan Jokowi

Adapun kelima orang Dewan Pengawas KPK resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada Jumat (20/12/2019) ini.

Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan presiden nomor 140/p Tahun 2019 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023.

Setelah itu, dilakukan pengambilan sumpah jabatan.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kemudian Presiden Jokowi memberi ucapan selamat diikuti seluruh tamu yang hadir.

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com