Dianggap Bunuh Inovasi, Korupsi Sektor Swasta Diusulkan Masuk UU Tipikor

Kompas.com - 19/12/2019, 14:35 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief (kanan) Ahli Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan (kiri) berbicara dalam diskusi terbuka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Diskusi tersebut membahas gagasan perubahan undang-undang Tipikor berdasarkan hasil kajian dan draf usulan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. *** Local Caption ***  ANTARA FOTO/RENO ESNIRKetua KPK Agus Rahardjo (tengah), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief (kanan) Ahli Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan (kiri) berbicara dalam diskusi terbuka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Diskusi tersebut membahas gagasan perubahan undang-undang Tipikor berdasarkan hasil kajian dan draf usulan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bersama sejumlah ahli hukum mengusulkan agar korupsi di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ahli hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan beralasan, korupsi di sektor swasta turut merugikan publik sehingga mesti ikut diatur dalam UU Tipikor.

"Menurut saya korupsi sektor swasta itu membunuh kompetisi dan akhirnya membunuh inovasi, karena orang enggak perlu kreatif, nyogok saja, selesai dia bisa menangkan kompetisi. Ini sungguh berbahaya bagi bangsa," kata Pohan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Tanpa Revisi UU, KPK Bisa Terlibat dalam Penanganan Korupsi Sektor Swasta

Pohan menilai, perang terhadap korupsi dan perilaku koruptif baru berlangsung di pemerintahan dan belum menyentuh sektor swasta.

Padahal, menurut Pohan, perilaku koruptif sudah menjangkiti segala sektor, termasuk swasta.

"Gagasan kriminalisasi ini diharapkan juga bisa menumbuhkan semangat pencegahan di kalangan swasta," ujar Pohan.

Baca juga: PPP Setuju Pasal Korupsi Sektor Swasta Diatur di UU Tipikor Melalui Revisi

Di samping itu, tim penyusun kajian dan draf revisi UU Tipikor juga mengusulkan agar setiap pihak yang mempunyai fungsi publik seperti guru hingga petugas rumah sakit dapat dikenakan UU Tipikor.

"Menurut saya, saya (sebagai pengajar) punya fungsi publik. Bagaimana kalau saya terima suap? Kalau bayar dapat (nilai) A kalau enggak bayar dapat B. Apa yang terjadi di bangsa ini? Orang enggak perlu rajin belajar, tidak perlu prestasi, cukup menyuap," kata Pohan.

Diberitakan, KPK merilis kajian akademik dan usulan draf revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang disusun bersama oleh KPK dan pakar dari sejumlah perguruan tinggi, Kamis (19/12/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK mengusulkan revisi UU Tipikor karena UU Tipikor yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan Konvensi PBB Antikorupsi.

Baca juga: KPK Rilis Kajian dan Draf Revisi UU Tipikor, Cantumkan Korupsi Sektor Swasta hingga Perdagangan Pengaruh

"Kalau kita melihat Undang-undang Tipikor kita, salah satu kritik yang sangat kuat adalah undang-undang itu belum selaras dengan United Convention Against Corruption yang kemudian juga di-declare oleh PBB dan sudah kita ratifikasi," kata Agus.

Adapun kajian dan usulan draf itu disusun oleh tim Biro Hukum KPK bersama sejumlah ahli dari Universitas Parahyangan, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga.

Kajian dan draf usulan itu disusun dalam sebuah buku berjudul "Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan".

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Nasional
Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan 'New Normal'

Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan "New Normal"

Nasional
Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Nasional
Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Nasional
Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Nasional
RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes 'Swab'

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes "Swab"

Nasional
Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X