PPP Setuju Pasal Korupsi Sektor Swasta Diatur di UU Tipikor Melalui Revisi

Kompas.com - 05/07/2018, 10:56 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani setuju dengan usulan pemerintah yang menghapus pasal korupsi di sektor swasta dalam RKUHP.

Menurut Arsul, ketentuan pidana terkait korupsi di sektor swasta sebaiknya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Tipikor) melalui mekanisme revisi.

"Saya belum dengar argumentasinya (pemerintah). Tapi secara prinsip saya memang lebih setuju itu dimasukkan dalam revisi UU Tipikor. Kalau PPP seperti itu," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Arsul mengatakan, dengan dimasukkannya pasal korupsi sektor swasta ke dalam UU Tipikor, proses penegakan hukum akan lebih intensif dan terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003.

Konvensi tersebut merumuskan empat jenis tindak pidana, yakni penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan penyuapan pejabat asing/organisasi internasional.

Baca juga: Pemerintah Usulkan Pasal Korupsi di Sektor Swasta Diatur dalam UU Tipikor

Dalam draf RKUHP sebelumnya empat jenis tindak pidana tersebut diatur dalam Bab Tindak Pidana Khusus.

"Agar lebih intensif dan terintegrasi. Jadi sekalian, kita sudah ratifikasi UNCAC, tapi selalu ada perdebatan, apakah hanya dengan ratifikasi dan UU, itu sudah langsung berlaku. Sementara norma-normanya belum diatur dalam pasal UU Tipikor atau KUHP," kata Arsul.

Tim Panja RKUHP dari dari Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk menghilangkan pasal terkait korupsi di sektor swasta dalam draf RKUHP.

Pemerintah mengusulkan agar pasal tindak pidana korupsi di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) melalui mekanisme revisi undang-undang.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X