Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Kepemimpinan OSO Tak Sah, Kubu Wiranto Akan Gelar Munaslub

Kompas.com - 18/12/2019, 19:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin mengatakan pihaknya akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di luar kubu Oesman Sapta Odang.

Sebab, ia menilai, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah.

"Mestinya OSO membuat pertanggungjawaban, ya enggak? Kepada pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini juga harus dibuktikan melalui musyawarah daerah. Cek aja ada enggak? Tiba-tiba orang-orangnya ditunjuk-tunjuk saja begitu, dianggap punya hak suara," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Ongen Sangaji: Sejak OSO Ketum, Wiranto Tidak Jadi Pengurus Hanura

Chaerudin optimistis Munaslub tandingan itu akan terlaksana.

Pasalnya, ia mengaku sudah mengumpulkan para pengurus Partai Hanura di DPC dan DPD yang dulunya dicopot selama masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

"Bahkan anggota partai yang pernah kabur ke partai lain sudah berjanji kepada saya untuk balik kalau kita kembali," ujarnya.

Lebih lanjut, Chaerudin mengatakan, Munaslub Partai Hanura ini akan merangkul kubu tandingan OSO yaitu kubu Daryatmo yang siap mendukung kubu Wiranto.

"Pak Daryatmo yang kami percaya. Dia juga bekas tandingan Pak OSO. Dulu juga ia sah menurut munaslub. Tetapi, tidak diakui oleh sana (OSO)," pungkasnya.

Baca juga: OSO Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara Aklamasi

Diberitakan sebelumnya, Partai Hanura menggelar Munas pada 17-19 Desember 2019. Salah satu agendanya, yakni pemilihan ketua umum baru.

Berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tak mengundang Presiden Jokowi beserta petinggi partai politik lainnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga bahwa ada persoalan di dalam hubungan antara Hanura dengan Presiden Jokowi.

"Suka atau tidak suka, kita bilang tidak ada masalah juga bagaimana mungkin enggak ada masalah. Faktanya, kalau benar Pak Jokowi dan Pak Wiranto enggak diundang di munas, berarti ada masalah kan?" kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (17/12/2019).

Dugaan tersebut lantaran Hanura yang tidak mendapatkan jatah apa pun di kursi kabinet. Bahkan, di dalam lingkup staf khusus pun tidak.

Padahal, Hanura merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019 lalu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com