Kompas.com - 18/12/2019, 18:31 WIB
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), didampingi pengurus Hanura memberikan keterangan hasil Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura di Jakarta, Rabu (18/12/2019). Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) untuk kembali pimpin Hanura. OSO kembali jadi Ketum secara aklamasi atas dukungan 34 DPD beserta DPC.  ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd  *** Local Caption ***  RENO ESNIRKetua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), didampingi pengurus Hanura memberikan keterangan hasil Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura di Jakarta, Rabu (18/12/2019). Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) untuk kembali pimpin Hanura. OSO kembali jadi Ketum secara aklamasi atas dukungan 34 DPD beserta DPC. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024.

OSO terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hanura III yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

"Munas III Hanura 2019 menetapkan secara aklamasi Bapak Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Hanura 2019-2024," kata Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani membacakan putusan Munas.

Baca juga: Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Selanjutnya, Benny menyebut SO diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024.

"Memberikan mandat penuh kepada Bapak Oesman Sapta selaku ketua terpilih sebagai formatur tunggal dengan tugas menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024," ujar dia.

Di lokasi, OSO membenarkan soal putusan Munas III Hanura itu.

Baca juga: Menolak Jadi Wantimpres, Oesman Sapta Ajukan Kader Hanura Lain

Ia mengatakan, penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 berdasarkan keputusan yang disahkan 34 DPD dan 514 DPC Hanura seluruh Indonesia.

"Apa yang diungkapkan oleh Pak Benny sebagai salah satu pimpinan sidang itu semuanya benar dan itu disahkan oleh 34 DPD dan 514 DPC seluruh Indonesia. Jadi itulah fakta integritas yang telah diungkapkan dan yang telah dilakukan oleh Munas III sampai hari ini," kata OSO.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X