Kemendagri Tak Tahu Identitas Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik tak tahu menahu tentang identitas kepala daerah yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki rekening di kasino luar negeri.

"Saya tidak tahu, saya enggak tahu. Benar, saya tidak tahu ya," ujar Akmal ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Rekening Kasino Kepala Daerah, Langkah Pembinaan Kemendagri dan Sikap Penegak Hukum

Ia sekaligus enggan berspekulasi siapa kepala daerah yang dimaksud.

Menurut Akmal Malik, identitas kepala daerah yang dimaksud kemungkinan dapat diungkap ke publik setelah serangkaian proses hukum rampung.

Meski demikian, pengungkapan identitas itu juga hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum.

"Tentu (informasi) dari PPATK akan disampaikan oleh penegak hukum. Kemudian fungsi penyelidikan dan penyidikan ada di penegak hukum," jelas Akmal.

Baca juga: Polri: Temuan Soal Rekening Kasino Milik Kepala Daerah Masih Ditangani PPATK

"Kemudian setelah proses selesai, tentu (salah satu outputnya) itu akan jadi bahan (pembinaan) kita," tambah dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK sepanjang tahun 2019.

Kiagus menekankan, banyak tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Soal Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah, Wapres: Bisa Kena KPK

Salah satu temuan menarik, Kiagus menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).