Soal Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah, Wapres: Bisa Kena KPK

Kompas.com - 17/12/2019, 16:43 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan temuan rekening kasino milik kepala daerah harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Ma'ruf mengatakan KPK bisa menyelidiki temuan tersebut.

"Ya kita mempersilakan untuk terus ditelusuri dan kepada yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti. Semua kan sudah ada aturannya. Kalau memang ternyata ada hal-hal yang dilanggar. Ya saya kira tinggal ditegakkan saja aturannya," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: KPK: Temuan PPATK soal Rekening di Kasino Jadi Peringatan bagi Kepala Daerah

"Kan ada aturannya. Kalau dia menyelewang kan bisa kena KPK kan, pidanakan. Kalau pidana kan ada aturannya," lanjut dia.

Ia pun meminta seluruh aparat penegak hukum yang bisa menindak temuan tersebut berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pokoknya semua yang memiliki otoritasnya bisa menindaklanjuti, bekerja sama dengan PPATK," lanjut dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK selama periode 2019.

Kiagus banyak menekankan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Komisi III Akan Dalami Temuan PPATK soal Rekening Kasino Milik Kepala Daerah

Salah satu yang paling menarik, Kiagus menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X