Rekening Kasino Kepala Daerah, Langkah Pembinaan Kemendagri dan Sikap Penegak Hukum

Kompas.com - 18/12/2019, 06:19 WIB
Ilustrasi Kasino KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIIlustrasi Kasino

"Kemudian konsekuensi ke depan izin ke luar negeri lebih ketat lagi (untuk kepala daerah lain)," ungkapnya.

Akmal lantas menegaskan kembali bahwa tindakan Kemendagri tersebut merupakan bentuk pembinaan kepada kepala daerah.

Baca juga: KPK: Temuan PPATK soal Rekening di Kasino Jadi Peringatan bagi Kepala Daerah

Pasalnya, kata Akmal, dalam konteks kasus rekening ini, Kemendagri hanya memiliki wewenang pembinaan.

"Kami mengonfirmasi informasi dari PPATK untuk koordinasi dan pencegahan agar praktik yang seperti ini tidak disalahgunakan ke depannya. Pembinaan itu bisa memperketat izin ke luar negeri atau memperketat tata kelola keuangan daerah, " tambah Akmal.

Perketat izin berpergian 

Saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (17/12/2019) malam, Akmal Malik juga mengungkapkan cara lain untuk mengantisipasi modus pencucian uang oleh kepala daerah.

Cara yang dimaksud adalah memperketat izin bepergian ke negara-negara yang memiliki kasino.

"Yang menjadi ranah kita adalah pembinaan kepada kepala daerah. Termasuk di dalamnya nanti kemungkinan memperketat izin ke negara-negara yang ada kasinonya," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri: Jika Ungkap Rahasia Perbankan, PPATK Bisa Dipidana

Menurut dia, pembinaan seperti ini diperuntukkan kepada para kepala daerah lain.

Tujuannya, supaya tidak ada potensi penyalahgunaan izin bepergian untuk tindakan yang melanggar ketentuan hukum.

Tak bisa ungkap identitas 

Meski punya fungsi pembinaan, Akmal Malik menegaskan jika Kemendagri tidak bisa mengungkapan identitas kepala daerah yang memiliki rekening di kasino.

Akmal mengatakan, identitas kepala daerah pemilik rekening tersebut hanya boleh diungkap oleh aparat penegak hukum.

"(Yang berwenang) aparat penegak hukum. Soal pro-justicia kan ada di penegak hukum," ujar Akmal.

Meski Pusat PPATK telah mengungkapkan informasi rekening itu kepada publik, data dan fakta yang ada tetap tidak boleh disampaikan kepada publik.

Baca juga: Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

PPATK, lanjut Akmal, tetap hanya diperbolehkan menyampaikannya kepada penegak hukum.

"Termasuk kepada Kemendagri, dia (PPATK) tidak boleh menyampaikan data itu. Karena undang-undangnya menyatakan seperti itu," ucap Akmal.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X