KPK Akan Selaraskan Pemberantasan Korupsi dengan Program Pemerintah

Kompas.com - 17/12/2019, 17:16 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, arah program pemberantasan korupsi ke depan akan diselaraskan dengan program-program pemerintah.

Sebab, KPK berdasarkan undang-undang hasil revisi berada pada rumpun eksekutif.

"Supaya sejalan. Nanti, jangan sampai KPK arahnya ke mana, pemerintah arahnya ke mana," kata Alex dalam konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Sekjen PPP Sebut 4 Nama Ini Layak Dipertimbangkan Presiden Jadi Dewas KPK

Hal itu akan dilakukan saat dirinya resmi kembali menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2020-2023.

Alex bersama Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango diketahui akan menjadi Wakil Ketua KPK mendampingi Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri.

Terlebih lagi, lanjut Alex, Indonesia sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurut Alex, pencegahan harus menjadi fokus dari pemberantasan korupsi.

"Kemarin-kemarin Pak Presiden juga sudah menyampaikan apa fokus pemerintah lima tahun ke depan. Dia bilang infrastruktur jadi fokus, kemudian peningkatan SDM, dan yang penting lagi terkait investasi," ujar Alex.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Sebesar Rp 29 Triliun

"Termasuk yang jadi perhatian itu impor minyak harus ditekan, karena itu cukup banyak sekali menyita devisa negara," lanjut dia.

Oleh karena itu, KPK juga fokus mendukung program-program pemerintah tersebut secara maksimal melalui upaya pencegahan.

"Kita berupaya menekan kebocoran, penyimpangan, kecurangan, terkait fokus-fokus kegiatan yang menjadi perhatian pemerintah," ujar dia.

Alex juga menegaskan, KPK tetap melanjutkan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan dalam delapan fokus kegiatan dengan berbagai pemerintah daerah.

Delapan hal yang dimaksud, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen Dana Desa, optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), dan manajemen aset daerah.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Gelar 87 OTT dan Jerat 327 Tersangka

"Kita kan banyak sekali melakukan tangkap tangan atau menindak kepala daerah, itu tetap akan kita lakukan dengan delapan program pencegahan yang saat ini sudah berjalan, dan itu kita sinkronisasi dengan Stranas Pencegahan Korupsi," ujar dia.

Di sisi lain, Alex mengaku ke depannya KPK akan menggiatkan iklan layanan masyarakat. Menurut dia, pada periode 2016-2019 ini, KPK sangat jarang membuat iklan layanan masyarakat.

"Sangat jarang sekali saya lihat iklan KPK di TV atau iklan KPK di media, yang saya sering lihat hanya berita-berita penindakan. Mungkin ini ke depan saya dan pimpinan yang lain akan mendorong iklan layanan masyarakat," kata dia.

Hal itu untuk mengingatkan masyarakat soal bahaya korupsi dan mendorong mereka terlibat secara aktif mengawasi tata kelola di pemerintahan setempat dari lingkungan terdekat.

Baca juga: Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Tak SP3 Kasus yang Belum Tuntas

"Ke depan, hal seperti itu kita upayakan supaya bisa dilakukan pencegahan sejak dini, sebelum kita melaksanakan penindakan," ujar dia.

Meski demikian, Alex belum bisa bicara secara rinci soal rencana KPK selama empat tahun ke depan. Sebab, pimpinan saat ini masih berkoordinasi dengan pimpinan baru untuk sinkronisasi kinerja ke depannya.

"Sedang kita bicarakan. Mungkin bulan Januari kita akan ketemu dengan seluruh pejabat struktural, kita bicarakan strategi spesifik empat tahun ke depan seperti apa," kata dia.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X