Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Kompas.com - 15/12/2019, 15:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar pemilihan ketua umum melalui Muktamar di tahun 2020.

Setidaknya, ada lima nama yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP yang baru.

"Satu, Pak Suharso Monoarfa selaku Plt (pelaksana tugas) ketua umun, yang kedua Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Arsul Sani," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP pada awal 2019, menggantikan Romahurmuziy yang terjerat kasus korupsi.

Sementara Arsul Sani, selain duduk sebagai anggota Komisi III DPR, juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Nama lain yang juga digadang-gadang mencalonkan diri, lanjut Baidowi, adalah politisi senior PPP Akhmad Muqowam, kemudian Wakil Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono.

"Khusus Pak Mardiono ini karena ada ketentuan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan bagi anggota Wantimpres, apakah beliau tetap di Wantimpres atau maju menjadi ketum, ya tergantung beliau," ujar Baidowi.

Baca juga: PPP Akan Percepat Pemilihan Ketua Umum pada 2020

Menurut Baidowi, nama-nama yang muncul itu datang dari aspirasi jajaran PPP di wilayah.

Oleh karenanya, hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah kelima nama tersebut benar-benar akan mencalonkan diri atau tidak.

"Apakah nanti bener bener mencalonkan ya kita tidak tahu," ujar Baidowi.

Ia menambahkan, sesuai dengan AD/ART partai, calon ketua umum harus memenuhi sejumlah syarat.

Persyaratan itu misalnya, calon haruslah yang sudah pernah menjadi pengurus DPP atau DPW minimal satu periode. Calon ketua umum juga harus beragama Islam, jujut dan berintegritas.

"Jadi jenjang kaderisasinya jelas," kaya Baidowi.

Adapun pemilihan ketua umum PPP rencananya digelar usai Pilkada, atau setelah 23 September 2020, melalui forum Muktamar.

Pada mulanya, Muktamar akan digelar 2021, namun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V diputuskan bahwa pemilihan ketua umum dipercepat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com