Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Kompas.com - 14/12/2019, 16:33 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, Mardiono yang kini ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo sudah lama tak aktif di PPP.

Awi, sapaan akrab Baidowi, menjelaskan bahwa Mardiono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai anggota Wantimpres bukan sebagai politisi PPP.

"Pak Mardiono menjadi anggota Wantimpres itu mewakili pengusaha. Dari PPP sudah nonaktif sejak beberapa waktu yang lalu," kata Awi, sapaannya, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Mardiono diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP.

Namun, ia juga dikenal sebagai pengusaha. Mardiono merupakan bos perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, yakni PT Buana Centra Swakarsa (BCS).

Selain itu, Mardiono juga merupakan salah satu pemilik hotel bintang empat di Kota Serang.

Awi menegaskan bahwa penunjukan Mardiono sebagai anggota Wantimpres mewakili kalangan pengusaha.

"Sehingga clear di sini bahwa beliau tidak membawa baju partai di Wantimpres," tuturnya.

"Jadi secara perundang-undangan sah," kata Awi.

Baca juga: Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Di lain sisi, nama Mardiono mencuat setelah dirinya digadang-gadang menjadi salah satu kandidat Ketua Umum PPP.

Lantas, bagaimana dengan pencalonan Mardiono sebagai ketua umum?

Awi mengatakan, Mardiono harus memilih salah satu, yaitu mundur dari keanggotaan Wantimpres atau maju sebagai caketum.

"Terkait dengan dengan maju tidaknya beliau di pencalonan, nanti kita lihat aspirasi dari kader dan juga sikap dari beliau. Apakah beliau memilih di Wantimpres atau memilih menjadi maju di Muktamar untuk calon ketum," kata Awi.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024, Jumat (13/12).

Baca juga: Negara Keluar Ongkos Rp 166,5 Juta Sebulan untuk Gaji Wantimpres

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com