Soal Penghapusan UN, JK: Mau Jadi Bangsa Hebat Harus Lewati Hal Susah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla menanggapi kembali tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal dihapusnya sistem ujian nasional (UN) yang sempat dikritiknya.

"Kalau tidak ditantang, tidak diuji, tidak diajak kerja keras. Kan alasannya ada guru, orang tua, murid protes karena susah, sehingga dihapus. Lho, kalau mau bangsa hebat harus melewati hal yang susah," ujar Kalla usai berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Soal asesmen kompentesi yang disebut Nadiem pengganti UN, Kalla mengaku belum mengetahuinya.

Baca juga: Rapat Kerja Komisi X, Nadiem Jelaskan Konsep Pengganti UN

Hanya saja, menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Sehingga, kemerdekaan belajar belum bisa diterapkan.

Kalla lantas membandingkan Indonesia dengan Finlandia yang jumlah pelajarnya jauh lebih sedikit.

"Saya belum tahu jelas apa isinya, tapi yang terang kalau anak (jadi) tidak kerja keras, tidak ada eksternal pressure. Jangan samakan Indonesia itu (dengan) sekolah-sekolah kayak di Finlandia yang penduduknya hanya 5 juta," kata dia.

Menurut Kalla, jika penduduk Indonesia hanya 5 juta juga, maka bangsa ini sudah sejak lama bisa memerdekakan belajar.

Baca juga: Rapat di DPR, Nadiem Paparkan Alasan Hapus UN: Materi Padat, Ujungnya Menghafal

Dengan demikian, apabila tidak ada standar tertentu, maka, bangsa ini akan memiliki gap yang cukup jauh.

"Tapi 260 juta bagaimana tanpa suatu standar yang baik nasional. Nanti saya kasih lihat trennya, begitu UN tidak menentukan kelulusan, langsung turun peringkat (pelajar Indonesia)," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim merespons pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Baca juga: KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Meresponsnya, Nadiem mengatakan bahwa perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesment kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.