MK Dinilai Tetap Perhatikan Hak Eks Koruptor dalam Putusannya

Kompas.com - 12/12/2019, 13:02 WIB
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah memiliki pertimbangan matang terkait putusannya tentang eks terpidana korupsi yang akan mencalonkan diri saat pemilihan kepala daerah ( pilkada).

Pasalnya, limitasi waktu yang diputuskan MK bagi eks napi koruptor, dianggap tidak menghilangkan hak mereka sebagai warga negara untuk dipilih kembali di kemudian hari.

“MK ini kan sudah mengkaji semua keputusan yang dibuat. Apalagi mereka kolektif, mencermati dari berbagai aspek dan legal standingnya pasti mereka mempunyai alasan kuat,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Setelah Putusan MK, Perludem Berharap Pilkada 2020 Bebas Eks Koruptor

Ia pun berharap, putusan ini dapat memperkuat wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya sempat ingin melarang eks koruptor mencalonkan diri.

Meskipun pada akhirnya peraturan yang dibuat KPU tidak memuat pasal larangan itu.

“Itu karena penyelenggara tidak punya otoritas kuat melarang mantan napi, namun berbeda dengan MK tentu saja bisa membatasi kuruptor nyalonin diri pada pilkada,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga: DPR Segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Eks Koruptor Maju Pilkada

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X