DPR Segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Eks Koruptor Maju Pilkada

Kompas.com - 11/12/2019, 18:48 WIB
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPolitikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. 

"Ya DPR juga pada prinsipnya akan menyesuaikan," ujar Arteria setelah mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Karena berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan beserta perubahannya (UU Nomor 15 Tahun 2019), bahwa apa pun soal putusan MK terkait norma UU akan masuk dalam daftar komulatif terbuka yang akan kita sesuaikan," ucap dia.

Baca juga: MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti  

Arteria mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan MK yang dibacakan pada hari ini. Ia berharap putusan ini bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Memang dari beberapa pertimbangan hukum, baik ahli hukum maupun teori hukum, putusan ini dirasakan penuh dengan perdebatan, tetapi MK telah memutus maka saatnya kita hormati dan saatnya kita juga tunduk pada putusan MK," kata dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu.

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Nasional
Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Nasional
Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Nasional
Situs Diretas, BSSN Telusuri Pelaku Tanpa Libatkan Pihak Lain

Situs Diretas, BSSN Telusuri Pelaku Tanpa Libatkan Pihak Lain

Nasional
Bekas Penyidik KPK Gunakan Kode “Bengkel” dan “Kunci Pagar” Saat Minta Uang

Bekas Penyidik KPK Gunakan Kode “Bengkel” dan “Kunci Pagar” Saat Minta Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.