PPP Janji Tak Akan Calonkan Mantan Napi Korupsi di Pilkada 2020

Kompas.com - 12/12/2019, 10:40 WIB
Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya tak akan mengusung calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi.

Hal itu disampaikan Awi, sapaannya, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan eks terpidana kasus korupsi membutuhkan waktu lima tahun setelah bebas dari penjara untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

"Ya kita terima sebagai keputusan MK. Karena perintah konstitusi jelas, putusan MK itu setara dengan konstitusi," ujar Awi di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Ini Beberapa Kandidat Kuat Calon Ketum PPP...

"Dan tidak hanya 2020. Pilkada 3 tahun sebelumnya, sama sekali tidaj ada eks napi yang kami usung sebagai calon kepala daerah. Jadi kami dari coret pilkada kemarin-kemarin itu," lanjut Awi.

Ia menambahkan, PPP memiliki desk khusus pilkada yang memantau rekam jejak seluruh calon yang mendaftar. Dari seleksi yang dilakukan desk tersebut, para eks napi korupsi yang mendaftar akan tereliminasi dengan sendirinya.

Awi mengatakan, saat ini mudah untuk mendeteksi rekam jejak seseorang. Terlebih, saat ini semua yang menyangkut profil seseorang hampir tercatat dalam jejak digital.

"Sekarang kan sangat mudah melibatkan pihak ketiga untuk mentracking ini pernah enggak korupsi. Bisa sangat mudah. Apalagi dengan era media yang sangat terbuka itu hampir semuanya terlacak dan sudah pasti tidak akan kami calonkan," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. 

Baca juga: Fraksi PPP Siap Kritik RUU KKR Usulan Pemerintah

Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Salah satu yang berubah adalah ketentuan bagi mantan narapidana kasus korupsi, yang kini bisa mencalonkan diri pada pilkada setelah lima tahun keluar penjara. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

Nasional
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Nasional
Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X