Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Suharso Persilakan Kubu Humphrey Datang ke Mukernas

Kompas.com - 11/12/2019, 17:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa, Achmad Baidowi mempersilakan kubu PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Humphrey Djemat hadir di Mukernas.

"Bagaimana yang masih mengklaim dirinya sebagai PPP? Ya kalau mau hadir, hadir saja. Tetapi hadirnya bukan sebagai utusan. Karena peserta ada dua, utusan dan peninjau (peserta)," kata Awi, sapaannya, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai

Awi menegaskan Mukernas hanya boleh diselenggarakan pengurus harian DPP PPP yang sah diakui negara.

Karenanya, tak ada pihak lain yang boleh menggelar Mukernas dengan mengatasnamakan PPP.

Awi mengatakan, Mukernas akan diikuti oleh seluruh pengurus harian DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan seluruh fungsionaris partai lainnya yang masuk dalam kepengurusan sah.

Baca juga: Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

PPP dijadwalkan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 14-16 Desember.

Beberapa hal yang akan dibahas ialah penentuan jadwal penyelenggaraan Muktamar untuk memilih ketua umum dan strategi menghadapi Pilkada 2020.

"Mukernas akan mengambil keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP," kata Ketua Komite Pelaksana Mukernas PPP Achmad Baidowi di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com