Kompas.com - 11/12/2019, 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani tak mempermasalahkan pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) ke DPR RI.

Arsul mengatakan, RUU KKR ini sempat menjadi kontroversi hingga kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, kata dia, PPP siap mengikuti pembahasan RUU KKR dan memberikan kritik.

"Nah ini yang saya kira kalau kami di PPP biar kan ini menggelinding, kita tidak menentang tapi kita kritisi nanti," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Akan Telekonferensi dengan Profesor AS soal Pembentukan KKR

Arsul mengatakan, DPR dan pemerintah harus memastikan pembuatan RUU KKR kali ini tepat sasaran agar dapat menyelesaian kasus HAM khususnya korban pelanggaran HAM.

"Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM, ya kita harus dengan suara dari kelompok masyarakat ini," ujar dia.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, RUU KKR merupakan cara alternatif non-yudisial yang dilakukan pemerintah guna menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

"Sebagaimana di negara lain dicari alternatif selain proses yudisial juga ada non yudisial, antara lain melalui KKR tadi," kata dia.

Baca juga: Mau Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Tak Jadi Lembaga Generik

Sebelumnya, RUU KKR dibentuk untuk menyelesaikan perdebatan soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam wawancara khusus kepada Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

"Jangan karena ada yang menolak, ada yang setuju, lalu tidak diputuskan, itu tidak boleh. Itulah tugasnya UU, menyelesaikan yang setuju dan tidak setuju," kata Mahfud.

Sejumlah pihak, terutama korban pelanggaran HAM berat, menginginkan agar penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur yudisial atau pengadilan.

Namun, ada pula alternatif lain yang beberapa kali dilontarkan pemerintah yaitu melalui jalur non-yudisial.

Baca juga: Soal Pembentukan KKR, Mahfud MD Sebut untuk Selesaikan Perdebatan

Menurut Mahfud, perdebatan yang ada saat ini membuat penyelesaian kasus-kasus tersebut menggantung.

Maka dari itu, segala pro dan kontra terkait hal tersebut sebaiknya disampaikan di DPR demi dicapai sebuah keputusan.

"Disampaikan di DPR, adu argumen lalu diputuskan. Kan selesai," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.