PPP Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Turun Jadi 4 Persen

Kompas.com - 06/12/2019, 15:55 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Achmad Baidowi mengusulkan agar ambang batas minimal pencalonan presiden (presidential threshold) disamakan dengan ambang batas minimal parlemen (parliamentary threshold).

Sebab, pada pemilu 2019 lalu, rentang besarannya terpaut jauh. Parliamentary threshold ditetapkan sebesar 4 persen, sedangkan presidential threshold mencapai 20 persen.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi munculnya wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Bawaslu Dorong Revisi UU Pemilu dan Pilkada Selesai 2021

Baidowi mengatakan, pihaknya mendesak ambang batas pencalonan presiden dan parlemen disamakan agar pada pemilu mendatang calon presiden lebih banyak lagi.

Sebab, dengan ambang batas presiden sebesar 20 persen, partai dengan perolehan suara kurang dari itu tak mampu mencalonkan kadernya menjadi presiden.

Akibatnya, alternatif calon yang dipilih rakyat menjadi lebih terbatas.

"Agar memberikan alternatif bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Kalau calonnya banyak maka pilihan semakin variatif," ujar Baidowi.

Baca juga: Dimulai Awal 2020, Komisi II Sepakat Akan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Selain itu, Fraksi PPP juga mengusulkan agar pemilihan presiden (pilpres) diselenggarakan secara terpisah dengan pemilu legislatif (pileg).

Sebab, ketika digelar secara serentak, praktik pemilu menjadi sangat kompleks.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Nasional
Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X