Bawaslu Dorong Revisi UU Pemilu dan Pilkada Selesai 2021

Kompas.com - 28/11/2019, 20:09 WIB
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya mendorong agar revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bisa selesai sesuai target waktu.

Revisi kedua UU diharapkan selesai pada 2021 mendatang.

"Harapan kami sudah selesai (direvisi) pada 2021. Ya paling lambat pada akhir 2022," ujar Bagja kepada wartawan saat dijumpai di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (20/11/2019) petang.

Bagja mengingatkan jika pelaksanaan pemilu serentak berikutnya akan jatuh pada 2024.


Baca juga: Dimulai Awal 2020, Komisi II Sepakat Akan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Sehingga, dia menilai semakin cepat revisi kedua UU diselesaikan, semakin ideal kondisi persiapan pemilu serentak.

"Maka idealnya selesai pada 2021. Harapan kami benar dimulai Februari 2020 (pembahasan revisi)," lanjut Bagja.

Lebih lanjut Bagja mengungkapkan pihaknya berharap revisi kedua UU bisa memperkuat Bawaslu ke depannya, baik untuk melakukan pengawasan, penindakan, penanganan hingga penyelesaian sengketa.

Karena itu, pihaknya mengusulkan tupoksi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu merujuk kepada tata aturan menurut UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Saat ini aturan untuk dasar hukum pelaksanaan pilkada fungsi Bawaslu merujuk kepada UU Nomor 10 Tahun 2016. Yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah untuk pilkada maupun pemilu harus merujuk pada poin-poin aturan Pad UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, " tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan pihaknya sepakat merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Revisi kedua dasar hukum pelaksanaan pemilihan ini rencananya dimulai awal 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X