Mendagri Usul Anggota DPR Baru Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Kompas.com - 27/09/2019, 00:11 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 segera dibahas bersama DPR dan pemerintah.

Tjahjo berharap, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu pada awal masa persidangan DPR bisa menghasilkan Undang-Undang Pemilu yang berkualitas dan tak mengganggu tahapan pemilu jika nanti digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perlu masuk pada skala priotitas Prolegnas tahun 2020 oleh anggota DPR yang baru nanti, masuk agenda pembahasan revisi supaya nanti kalau ada pengajuan ke MK itu tidak menghambat waktu tahapan Pemilu,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Bawaslu Sebut Ganjar Pranowo Bukan Langgar UU Pemilu, tetapi Netralitas ASN

Tjahjo pun memberikan catatan mengenai keserentakan pemilu dan lamanya durasi kampanye.

Selain itu, ia menyoroti beban kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagai konsekuensi dari keserentakan pelaksanaan pemilu yang berat.

Menurut Tjahjo, pileg dan pilpres yang serentak digelar perlu dievaluasi kembali agar masyarakat tak hanya fokus ke pilpres, tetapi juga memberi perhatian lebih kepada pileg. Dengan demikian, anggota DPR yang terpilih bisa lebih berkualitas.

"Keserentakan MK itu tidak dalam arti tidak detail apakah tanggal bulan hari jam yang sama. Dari semua masalah yang ada kemarin tenggelam Pilegnya itu. Apa sih program kerja anggota DPR, DPD, apa sih? Kan enggak ada dibahas," ucap Tjahjo.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Nilai Pilkada 2020 Akan Lebih Kuras Energi Dibanding Pemilu 2019

"Intinya perlu ada perubahan undang-undang pemilu dan pilkada secara komprehensif, salah satunya penetapan jadwal kampanye sampai beban kerja KPPS,” ujar dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X