Bawaslu Ingin Sanksi Administratif Diperkuat pada Pemilu 2024 Ketimbang Pidana

Kompas.com - 05/12/2019, 20:40 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) ingin dalam menangani Pemilu Serentak 2024 dapat lebih memperkuat penanganan pelanggaran administratif ketimbang sanksi pidana.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, terdapat beberapa pasal pidana dalam Undang-Undang Pemilu terkait pelanggaran pidana yang justru mengancam penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

"Beberapa pasal pidana mungkin harus tidak terlalu banyak. Karena dari sekian 70-an pasal pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sebagian besar malah mengancam pada posisi penyelenggara," ujar Abhan.

Abhan mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, sekian pasal yang ada, ternyata tidak efektif dan tidak aplikatif.


Baca juga: Bawaslu Ingin Punya Wewenang Menyidik dan Menuntut seperti KPK

Dia meminta agar sejumlah ketentuan yang ada saat ini ditinjau ulang. Dengan demikian, ke depannya tidak terlalu banyak sanksi pidana, tetapi sanksi administrasi yang tegas.

“Ini yang saya kira perlu dikaji ulang yang seperti apa, misalnya mahar politik dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu dipertegas perumusannya," ucap Abhan.

"Itu nanti diberikan kewenangan oleh Bawaslu untuk menilai dan memberikan sanksi administratif. Karena kalau pidana proses yang panjang menjadi polisi dan jaksa penuntut umum," tuturnya.

Selain itu, Abhan mengungkapkan kewenangan penanganan administratif dalam proses pemilu bisa mengurangi sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia gugatan hasil pemilu di MK pada 2019 menurun jika dibandingkan pada 2014 lalu.

"Jadi 2014, peserta pemilu 14 waktu itu gugatan sengketa ke MK sampai 900-an. Pada 2019 ada 16 parpol dapil juga luas itu sekitar 300 saja yang mengajukan sengketa hasil," kata Abhan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X