Bawaslu Ingin Punya Wewenang Menyidik dan Menuntut seperti KPK

Kompas.com - 05/12/2019, 20:32 WIB
Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya ingin diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam penindakan pidana pemilu. 

Dengan begitu, dia berharap penindakan pidana pemilu bisa lebih efektif dilakukan oleh Bawaslu.

"Tentu memang yang kami harapkan ada kewenangan penyidikan, penuntutan ada di Bawaslu sehinga kami mempunyai penyidik dan penuntut sendiri seperti ketika halnya KPK sebelum terbit UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU hasil revisi)," ujar Abhan dalam acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sementara itu, saat ini, kata Abhan proses penanganan pidana pemilu dilakukan oleh tiga pihak yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu).


Baca juga: Bawaslu Semarang Akomodasi Aduan Santet Saat Pemilihan Wali Kota

Ketiga pihak ini adalah Bawaslu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan.

Akibatnya, forum ini dinilainya tidak efektif karena seakan memiliki pemahaman yang berbeda.

"Ini satu forum tapi kepalanya berbeda, jadi enggak efektif. Kalau mau efektif catatan kami di Sentra Gakkumdu, ya satu kepala saja, yaitu Bawaslu," ujar Abhan.

Ia lantas mencontohkan kondisi saat KPK menangani tindak pidana korupsi.

Semua penyidik dan penyelidik KPK yang berasal dari unsur kepolisian tetap merujuk kepada satu kepala, yakni pimpinan KPK.

Jika kewenangan seperti layaknya KPK ini diterapkan ke depannya, Abhan mengibaratkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus pidana berasal dari Bawaslu.

"Jadi perintah sprindik-nya (nanti) dari Bawaslu. Kalau (masih pakai sistem) Gakkumdu kan sprindik-nya dari Kapolri. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi dari Kapolda. Lalu Bawaslu kabupaten/kota dari Kapolres," ujar Abhan.

Baca juga: Bawaslu Semarang Waspadai Pelanggaran ASN Tak Netral dalam Pilkada 2020

Lebih lanjut Abhan mengatakan, Bawaslu akan mengusulkan penambahan kewenangan ini dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Iya benar (harus melalui revisi UU Pemilu) tetapi nanti tergantung di Senayan sana, mau memperkuat Bawaslu atau sebaliknya," ucap dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X