Bawaslu Ingin Punya Wewenang Menyidik dan Menuntut seperti KPK

Kompas.com - 05/12/2019, 20:32 WIB
Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya ingin diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam penindakan pidana pemilu. 

Dengan begitu, dia berharap penindakan pidana pemilu bisa lebih efektif dilakukan oleh Bawaslu.

"Tentu memang yang kami harapkan ada kewenangan penyidikan, penuntutan ada di Bawaslu sehinga kami mempunyai penyidik dan penuntut sendiri seperti ketika halnya KPK sebelum terbit UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU hasil revisi)," ujar Abhan dalam acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sementara itu, saat ini, kata Abhan proses penanganan pidana pemilu dilakukan oleh tiga pihak yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu).

Baca juga: Bawaslu Semarang Akomodasi Aduan Santet Saat Pemilihan Wali Kota

Ketiga pihak ini adalah Bawaslu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan.

Akibatnya, forum ini dinilainya tidak efektif karena seakan memiliki pemahaman yang berbeda.

"Ini satu forum tapi kepalanya berbeda, jadi enggak efektif. Kalau mau efektif catatan kami di Sentra Gakkumdu, ya satu kepala saja, yaitu Bawaslu," ujar Abhan.

Ia lantas mencontohkan kondisi saat KPK menangani tindak pidana korupsi.

Semua penyidik dan penyelidik KPK yang berasal dari unsur kepolisian tetap merujuk kepada satu kepala, yakni pimpinan KPK.

Jika kewenangan seperti layaknya KPK ini diterapkan ke depannya, Abhan mengibaratkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus pidana berasal dari Bawaslu.

"Jadi perintah sprindik-nya (nanti) dari Bawaslu. Kalau (masih pakai sistem) Gakkumdu kan sprindik-nya dari Kapolri. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi dari Kapolda. Lalu Bawaslu kabupaten/kota dari Kapolres," ujar Abhan.

Baca juga: Bawaslu Semarang Waspadai Pelanggaran ASN Tak Netral dalam Pilkada 2020

Lebih lanjut Abhan mengatakan, Bawaslu akan mengusulkan penambahan kewenangan ini dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Iya benar (harus melalui revisi UU Pemilu) tetapi nanti tergantung di Senayan sana, mau memperkuat Bawaslu atau sebaliknya," ucap dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Nasional
Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Nasional
MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

Nasional
Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Nasional
Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Nasional
NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

Nasional
Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Nasional
Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Nasional
Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Nasional
Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Nasional
Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Nasional
WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

Nasional
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

Nasional
Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X