Soal Usulan Pileg dan Pilpres Dipisah, PKS Masih Lakukan Kajian

Kompas.com - 05/12/2019, 15:33 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden PKS Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman menyatakan, pihaknya tengah mengkaji pemisahan pilpres dan pileg. Seperti diketahui pada 2019, Pemilu digelar serentak. 

Kajian tersebut untuk mengetahui penyebab banyaknya masalah yang timbul saat pelaksanaan pemilu serentak. PKS sedang melihat apakah sejumlah masalah yang timbul pada pemilu lalu karena disatukannya pemilu presiden dan pemilu legislatif, atau mungkin ada faktor lain di luar itu.

"Misalnya, yang kami tengarai justru terjadi fokus berlebihan kepada pilpres," kata Sohibul di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Targetkan 60 Persen Menang Pilkada, Sohibul Bebaskan DPW PKS Koalisi dengan Partai Manapun

Dari hasil survei internal yang dilakukan, masyarakat jauh lebih memberikan perhatian kepada pelaksanaan pilpres dibandingkan pileg, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal itu disinyalir lantaran hanya ada dua calon presiden yang bertarung saat kontestasi tersebut.

"Yang memberi perhatian kepada pileg DPR RI itu kurang dari 2 persen masyarakat, kepada DPRD kabupaten/kota itu sekitar 9 persen, tapi 70 persen hingga 80 persen perhatiannya kepada pilpres," ucapnya.

Meski demikian, temuan ini belum bersifat final. Sebab, PKS masih harus melakukan kajian di internal sebelum mengambil sikap resmi apakah pelaksanaan pilkada dan pilpres secara serentak perlu evaluasi atau tidak.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Baca juga: PKS Harap Pilkada 2020 Bisa Redakan Ketegangan di Pusat

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Salah satu rekomendasinya yakni perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Nasional
Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X