Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu Masih Prosedural, Bukan Substansial

Kompas.com - 29/11/2019, 18:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui bahwa pemilu di Indonesia masih diselenggarakan secara prosedural, bukan substansial.

Hal ini disampaikan Arief saat memberikan sambutan dalam rapat kerja kesiapan pilkada dengan KPU Jawa Tengah, Jumat (29/11/2019).

"Banyak orang bicara, pemilu kita masih prosedural, belum substansial. Bener enggak itu?" kata Arief di Hotel Java Heritage Purwokerto.

"Kalau mengukur pemilu dari banyak hal, dari banyak perspektif, dari seluruh aspek, ya" ujar dia.

Baca juga: Ketua KPU: Saya Dulu Digoda, Dijuluki Penemu Kotak Kardus...

Arief mengatakan, pemilu terdiri dari banyak aspek. Pelaksanaan pemilu tidak terbatas pada persoalan penyelenggara pemilu, tetapi juga peserta.

Ia menyebutkan, jika peserta yang mencalonkan diri di pemilu tidak baik, maka, pemilu pada akhirnya hanya prosedural, bukan substansial. Sebab, pemilu tidak mampu menghasilkan orang yang baik.

Menurut Arief, pemilu menjadi substansial jika peserta yang dicalonkan dan terpilih adalah mereka yang mampu memimpin dengan baik.

"Cara pemimpinnya yang sudah terpilih tidak baik, maka pemilu kita belum memenuhi prinsip substansi yang benar itu," kata Arief.

"Pemilu yang baik dan benar substansinya adalah menghasilkan orang-orang yang baik," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Dorong KPU Lakukan Kajian E-Voting, Apa Itu?

Meski demikian, Arief mengklaim, secara prosedural pemilu sudah terselenggara dengan baik.

Tinggal ke depan KPU meningkatkan kinerja mereka secara transparan, profesional, dan berintegritas.

"Penting bagi kita untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu kita," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com