Polri Janji Tindak Tegas Personelnya yang Terlibat Mafia Hukum

Kompas.com - 05/12/2019, 08:12 WIB
Kabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan praktik-praktik mafia hukum.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra menjelaskan, ada tiga sanksi yang dapat diberikan kepada personelnya yang melakukan praktik mafia hukum.

"Apabila ada dugaan-dugaan praktik mafia hukum, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, di kepolisian ini ada tiga aturan hukum yang bisa dikenai pada oknum-oknum penyidik yang melakukan penyimpangan itu," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Penyelidikan terhadap Nurhadi Dinilai Bisa Jadi Pintu Masuk KPK Bongkar Mafia Hukum

Ketiga hukum yang dapat dijatuhkan, yaitu pelanggaran disiplin, kode etik hingga pidana.

Asep menuturkan bahwa seorang penyidik seharusnya bekerja secara profesional dan proporsional.

Tak hanya itu, personel kepolisian juga diharapkan memiliki nurani untuk menciptakan keadilan.

"Harapannya adalah, penyidik semua bekerja selain profesionalisme yang dikedepankan, (tapi juga) berdasarkan hati nuraninya nenciptakan hal yang berkeadilan," lanjut dia.

Pernyataan Asep berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang meminta hukum jangan dijadikan industri.

"Ini penting karena di dalam praktek itu judulnya penegakan hukum, sekarang banyak industri hukum bukan hukum industri," kata Mahfud di kantornya, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Polri Berantas Mafia Hukum, Ini Jawaban Budi Waseso

"Industri hukum itu adalah proses penegakan hukum dimana orang yang tidak masalah dibuatkan masalah agar berperkara, orang yang tidak salah diatur sedemikian rupa menjadi bersalah, orang yang bersalah diatur sedemikian rupa menjadi tidak bersalah. Itu namanya industri hukum," tambahnya.

Salah satu contoh kasusnya, ketika suatu perkara perdata sudah inkrah di MA, tetapi tidak dieksekusi karena melalui aparat penegak hukum digugat, dibelokkan menjadi hukum pidana.

Perkara lain misalnya, ketika sudah menang di pengadilan tetapi tidak bisa dieksekusi karena penuntut dilaporkan memalsukan fakta sehingga menjadi perkara pidana. 

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Nasional
Protes ke Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ini yang Dikatakan Politikus PDI-P

Protes ke Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ini yang Dikatakan Politikus PDI-P

Nasional
Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Nasional
Berkas Kasus Novel Baswedan Rampung, Polisi Dinilai Terburu-buru

Berkas Kasus Novel Baswedan Rampung, Polisi Dinilai Terburu-buru

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona pada Jemaah Haji

Pemerintah Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona pada Jemaah Haji

Nasional
Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Nasional
Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Nasional
WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

Nasional
Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Nasional
Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Tanpa Dihadiri Gubernur Sulut, Mendagri Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Tanpa Dihadiri Gubernur Sulut, Mendagri Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Pangkogabwilhan I Lepas Tim Gabungan Guna Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru

Pangkogabwilhan I Lepas Tim Gabungan Guna Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru

Nasional
Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X