Ketum GP Ansor: Jangan Sampai SKB 11 Menteri Jadi Alat Menekan ASN

Kompas.com - 04/12/2019, 17:16 WIB
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah tak menjadikan surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri terkait pencegahan radikalisme sebagai alat menekan aparatur sipil negara ( ASN).

"Jangan sampai SKB itu jadi alat untuk menekan seseorang atau menekan ASN. Katakanlah begitu yang tidak disukai oleh atasannya karena suatu hal. Lalu digunakan SKB itu untuk alat menekan. Saya kira tidak benar itu," ujar Yaqut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ia mengatakan, pada dasarnya GP Ansor mendukung keberadaan SKB tersebut.

Namun, ia meminta pemerintah mendetailkan makna radikalisme dalam SKB tersebut sehingga tak disalahgunakan.

Baca juga: Mantan Aktivis PRD hingga Ketua GP Anshor jadi Pimpinan AKD dari PKB

Yaqut meminta pemerintah tak asal mendefinisikan pengertian radikalisme sehingga terbatas pada tampilan fisik seseorang.

Yaqut mengatakan, radikalisme tak bisa dilihat sebatas tampilan fisik karena lekat dengan masalah pemikiran.

Karenanya, ia meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan radikalisme secara substantif sehingga penyebarannya bisa dihentikan.

"Jangan sampai kemudian mereka mendefinisikan radikalisme seenaknya sendiri, sehingga muncul sepeti yang disampaikan menteri agama itu," ujar Yaqut.

"(Seolah) yang pakai cadar itu radikal, yang pakai celana cingkrang dicurigai radikal, kan belum tentu. Karena radikalisme itu bukan soal tampilan fisik tetapi soal ideologi dan pemahaman," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan SKB 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan November 2019.

Ada enam menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Baca juga: GP Anshor dan Kokam Ajak Pemuda Indonesia Merayakan Perbedaan

Selain itu, SKB melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X