Ketum GP Ansor: Jangan Sampai SKB 11 Menteri Jadi Alat Menekan ASN

Kompas.com - 04/12/2019, 17:16 WIB
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah tak menjadikan surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri terkait pencegahan radikalisme sebagai alat menekan aparatur sipil negara ( ASN).

"Jangan sampai SKB itu jadi alat untuk menekan seseorang atau menekan ASN. Katakanlah begitu yang tidak disukai oleh atasannya karena suatu hal. Lalu digunakan SKB itu untuk alat menekan. Saya kira tidak benar itu," ujar Yaqut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ia mengatakan, pada dasarnya GP Ansor mendukung keberadaan SKB tersebut.

Namun, ia meminta pemerintah mendetailkan makna radikalisme dalam SKB tersebut sehingga tak disalahgunakan.

Baca juga: Mantan Aktivis PRD hingga Ketua GP Anshor jadi Pimpinan AKD dari PKB

Yaqut meminta pemerintah tak asal mendefinisikan pengertian radikalisme sehingga terbatas pada tampilan fisik seseorang.

Yaqut mengatakan, radikalisme tak bisa dilihat sebatas tampilan fisik karena lekat dengan masalah pemikiran.

Karenanya, ia meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan radikalisme secara substantif sehingga penyebarannya bisa dihentikan.

"Jangan sampai kemudian mereka mendefinisikan radikalisme seenaknya sendiri, sehingga muncul sepeti yang disampaikan menteri agama itu," ujar Yaqut.

"(Seolah) yang pakai cadar itu radikal, yang pakai celana cingkrang dicurigai radikal, kan belum tentu. Karena radikalisme itu bukan soal tampilan fisik tetapi soal ideologi dan pemahaman," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan SKB 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan November 2019.

Ada enam menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Baca juga: GP Anshor dan Kokam Ajak Pemuda Indonesia Merayakan Perbedaan

Selain itu, SKB melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X