Sampaikan LPJ, Airlangga: Kursi Golkar di DPR di Luar Perkiraan Banyak Pihak

Kompas.com - 04/12/2019, 12:07 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam Rapat Paripurna II dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Dedi Mulyadi; Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Sarmuji; Plt Ketua DPD PG Jambi, Tetty Paruntu; Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, Azis Syamsudin mewakili DPP Partai Golkar da Roem Kono mewakili Ormas Pendiri Partai Golkar.

Azis Syamsuddin membuka Rapat Paripurna II dan memberi sambutan pada para pengurus DPP dan DPD Partai Golkar.

Lalu, Azis mempersilakan Airlangga memaparkan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Baca juga: Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

"Dengan segala hormat kita undang ketua umum DPP Partai Golkar untuk melaporkan pertanggung jawaban," kata Azis.

Dalam pemaparannya, Airlangga menyampaikan, capaian-capaian yang telah diraih oleh DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Airlangga mengatakan, banyak pengamat dan lembaga survei memprediksi Golkar akan terpuruk dalam Pemilu serentak 2019. Namun, kata dia, prediksi itu tidak terbukti.

"Ternyata perolehan kursi Golkar diluar perkiraan banyak pihak, karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI, lebih daripada itu untuk pertama kali sejak reformasi Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma'ruf," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, untuk pertama kalinya sejak reformasi, Partai Golkar menempati posisi Ketua MPR dan menempatkan kader perempuan sebagai salah satu Ketua Komisi di DPR.

"Alhamdulillah Golkar berhasil meraih Ketua MPR RI. Ini pertama kalinya pasca reformasi. Kemudian menempatkan Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Golkar memperoleh 3 ketua komisi dalam AKD. Komisi I baru pertama kali dalam sejarah Golkar dijabat oleh seorang perempuan. Bu Meutya Hafid yang mitranya Pak Prabowo," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X