Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

Kompas.com - 04/12/2019, 11:21 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) meninggalkan ruangan usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz MUHAMMAD ADIMAJAPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) meninggalkan ruangan usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Partai Golkar tak pernah bisa dilepaskan dari isu campur tangan penguasa. Tiga kali munas partai berlambang beringin itu digelar, tiga kali pula isu intervensi dari Presiden Joko Widodo atas perebutan kursi ketua umum selalu muncul.

Bahkan, Presiden Jokowi dalam setiap sambutannya di pembukaan Munas Partai Golkar harus sibuk mengklarifikasi soal isu ini.

Berikut rangkuman Kompas.com soal isu campur Jokowi di tiga kali Munas Partai Golkar, termasuk dua munas luar biasa:

2016

Munas Luar Biasa Partai Golkar di Bali Mei 2016 ini digelar sebagai solusi atas konflik berkepanjangan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.


Untuk mengakhiri konflik berkepanjangan, keduanya sepakat tidak maju lagi dalam persaingan ketua umum.

Dua tokoh yang kali ini bersaing ketat untuk merebut kursi Golkar 1 yakni Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Saat itu, muncul isu bahwa Jokowi mendukung Novanto lewat Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Ade Komarudin.

Jokowi pun bicara soal manuver kedua tokoh senior Partai Golkar itu saat membuka Munas.

"Pertama-tama saya ingin blak-blakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Tanya, juga complain ke saya. 'Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam mengumpulkan DPD-DPD?' Saya jawab, Pak Luhut kan dulu di Dewan Pertimbangan Partai Golkar," kata Jokowi.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan Terkait Munaslub Partai Golkar...

Jokowi melanjutkan, ada juga pertanyaan mengenai Jusuf Kalla yang dikabarkan mengumpulkan DPD tingkat I dan II. Dia pun mengaku tak masalah dengan kabar tersebut.

"Jawaban saya simpel, kan dulu Pak JK juga Ketua Umum Partai Golkar," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan peserta Munaslub Golkar.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X