Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

Kompas.com - 04/12/2019, 11:21 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) meninggalkan ruangan usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz MUHAMMAD ADIMAJAPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) meninggalkan ruangan usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Partai Golkar tak pernah bisa dilepaskan dari isu campur tangan penguasa. Tiga kali munas partai berlambang beringin itu digelar, tiga kali pula isu intervensi dari Presiden Joko Widodo atas perebutan kursi ketua umum selalu muncul.

Bahkan, Presiden Jokowi dalam setiap sambutannya di pembukaan Munas Partai Golkar harus sibuk mengklarifikasi soal isu ini.

Berikut rangkuman Kompas.com soal isu campur Jokowi di tiga kali Munas Partai Golkar, termasuk dua munas luar biasa:

2016

Munas Luar Biasa Partai Golkar di Bali Mei 2016 ini digelar sebagai solusi atas konflik berkepanjangan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

Untuk mengakhiri konflik berkepanjangan, keduanya sepakat tidak maju lagi dalam persaingan ketua umum.

Dua tokoh yang kali ini bersaing ketat untuk merebut kursi Golkar 1 yakni Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Saat itu, muncul isu bahwa Jokowi mendukung Novanto lewat Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Ade Komarudin.

Jokowi pun bicara soal manuver kedua tokoh senior Partai Golkar itu saat membuka Munas.

"Pertama-tama saya ingin blak-blakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Tanya, juga complain ke saya. 'Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam mengumpulkan DPD-DPD?' Saya jawab, Pak Luhut kan dulu di Dewan Pertimbangan Partai Golkar," kata Jokowi.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan Terkait Munaslub Partai Golkar...

Jokowi melanjutkan, ada juga pertanyaan mengenai Jusuf Kalla yang dikabarkan mengumpulkan DPD tingkat I dan II. Dia pun mengaku tak masalah dengan kabar tersebut.

"Jawaban saya simpel, kan dulu Pak JK juga Ketua Umum Partai Golkar," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan peserta Munaslub Golkar.

Jokowi mengaku tidak masalah jika JK dan Luhut yang merupakan kader senior Golkar ikut cawe-cawe dalam Munas. Namun, Jokowi menegaskan bahwa posisi Istana atau pemerintah netral.

Jokowi juga mengaku sering ditanyai soal posisi Istana terhadap salah satu bakal calon ketua umum di Munaslub Golkar. Pertanyaan itu muncul saat melakukan kunjungan ke daerah.

"Ya (saya jawab) Istana di Jalan Merdeka Utara," ujar Jokowi berseloroh.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X