Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Sebut Aklamasi Pemilihan Ketum Tetap Lewati Proses Panjang

Kompas.com - 04/12/2019, 09:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemilihan ketua umum secara aklamasi tidak usah dikhawatirkan tidak demokratis.

Menurut dia, jika aklamasi nantinya terjadi di Golkar, hal itu tetap didahului dengan proses panjang.

"Jangan juga salah kita menafsirkan kata aklamasi. Aklamasi itu adalah hasil akhir ketika sebuah kompetisi politik memunculkan cuma satu yang muncul sebagai calon dan ditetapkan sebagai yang terpilih. Enggak usah ditakutkan," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Karena itu, menurutnya, semua individu yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar sudah memahami risiko ini.

Baca juga: Jelang Pemilihan Ketum Golkar, Ridwan Hisjam: Saya Atau Airlangga yang Mundur

Doli menyebut dalam kompetisi politik semua orang yang ingin menang tentu memasang strategi tertentu.

Terlebih, kata dia, jika kompetisinya bertujuan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya.

"Misal Pak Bambang Soesatyo, (apakah) Bapak mau aklamasi? ya pasti mau, kalau enggak ya enggak usah maju gitu. Jadi dalam sebuah kompetisi politik dan ingin menang semua orang punya strategi, punya taktik untuk memenangkan kompetisi," tutur Doli.

"Bagaimana cara memenangkannya, ya meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Kalau seorang kandidat mendapatkan suara yang paling banyak terbesar sendiri itu namanya aklamasi. Jadi kalau ditanya Pak Airlangga apakah mau aklamasi? Pasti mau, Pak Bambang pasti mau, kalau enggak mau enggak usah mimpi jadi (ketua umum Golkar)," jelasnya.

Doli pun mengakui kondisi saat ini cenderung mengarah kepada kemungkinan terpilihnya kembali Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Terlebih, hal ini didukung langkah Airlangga yang sering melakukan konsolidasi dan banyak mendapat dukungan.

Namun, dia menegaskan potensi aklamasi nantinya tetap merupakan hasil dari proses.

Baca juga: Drama Mundurnya Sejumlah Caketum Golkar Jelang Munas

"Ketika Pak Airlangga sering lakukan konsolidasi, banyak dapat dukungan dibilang wah akalamasi tidak demokratis segala macam. Orang kalau dalam pemilihan itu aklamasi terjadi setelah adanya pemilihan," tambah Doli.

Sebelumnya, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar hampir pasti aklamasi.

“Kemungkinan besar arahnya kepada aklamasi,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di sela Munas Partai Golkar, Selasa.

Musyawarah mufakat berpeluang besar untuk diambil sebagai cara pemilihan Ketua Umum Golkar karena sejumlah calon ketua umum mengundurkan diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com