Airlangga Hartarto: Tak Perlu Amendemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat

"Maka yang harus kita pegang adalah suara fraksi. Orang bisa saja ngomong, tapi itu pribadi mereka. Tapi partai ini mendelegasikan suara dan kebijakan partai kepada fraksi. Itu yang kita pegang," kata Lodewijk.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Moeldoko Sebut Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari Istana

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden 3 periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata dia.

Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden 3 periode.

Sebab, ia merupakan produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Jokowi bahkan curiga kepada pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode itu.