Fraksi PPP Usulkan 5 RUU Ini di Prolegnas 2019-2024

Kompas.com - 02/12/2019, 15:03 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Wasekjen PPP Ahmad Baidowi saat memberikan keterangan pers soal usulan RUU untuk Prolegnas 2019-2024 dari Fraksi PPP, di Ruang Fraksi PPP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PPP mengusulkan inisiatif untuk mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 ini.

Adapun kelima RUU tersebut adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Wisata Halal, Ekonomi Syariah, RUY Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, usulan tersebut disampaikan karena Fraksi PPP memberikan perhatian besar kepada aspirasi umat Islam, yang menjadi konstituen PPP.

"Sejumlah aspirasi, usulan, dan masukan yang disampaikan kepada Fraksi PPP ditindaklanjuti dengan berbagai cara, diantaranya dengan memformulasikannya menjadi RUU," kata Baidowi di Ruang Fraksi PPP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baidowi mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah diusulkan oleh pihaknya sejak dua periode lalu.

Namun, pembahasannya kerap kali menghadapi berbagai persoalan.

Dengan demikian, kali ini pihaknya pun akan mengintensifkan lobi dan komunikasi dengan fraksi lainnya untuk membangun kesepahaman agar RUU tersebut bisa dibahas dan diajukan menjadi RUU usulan DPR.

Sementara itu Anggota Komisi VII Fraksi PPP Abwar Idris mengatakan, kelima RUU yang diusulkan oleh fraksinya ini sangatlah strategis.

"Contohnya yang pelarangan minum alkohol sudah dua periode diajukan PPP tapi banyak yang menghalangi sehingga belum lahir. Maka kali ini di periode ini harus lahir," kata dia.

Kompas TV Selama masa bakti 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan 91 RUU menjadi UU. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR periode 2014-2019, Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna terakhir, Senin (30/9/19). 91 RUU terdiri atas 36 RUU dari daftar prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU kumulatif terbuka. Bamsoet sebut, ada sejumlah RUU prioritas yang belum diselesaikan. RUU itu mulai dari RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Bea Materi. Kemudian, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu alasan tak tercapai karena waktu dan sering deadlock antara DPR-pemerintah. #RUUKPK #PelantikanDPR #RUUKUHP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.