Kompas.com - 29/11/2019, 19:57 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kantor ICW, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPeneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa atas pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut Presiden Joko Widodo tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas UU KPK yang baru.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, meski kecewa, ICW tidak kaget atas pernyataan itu karena Presiden Jokowi dinilai sudah tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi.

"Pernyataan tersebut sebenarnya tidak lagi mengagetkan. Sebab, memang sedari awal Presiden Joko Widodo tidak pernah menganggap pemberantasan korupsi menjadi isu krusial dan tidak paham bagaimana menguatkan kelembagaan antikorupsi seperti KPK," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Kurnia menuturkan, pernyataan Fadjroel siang tadi sebetulnya dapat dibantah. Pertama, pernyataan Fadjroel yang mengatakan karena sudah ada UU KPK baru, tidak lagi diperlukan Perppu.

Menurut Kurnia, pernyataan itu keliru dan menyesatkan karena perppu justru dibutuhkan untuk memperbaiki UU KPK hasil revisi yang bakal melemahkan KPK.

Kemudian, Kurnia juga mengungkit alasan perppu tidak perlu dikeluarkan karena uji materi UU KPK sedang diuji di Mahkamah Konstitusi yang dinilainya mengada-ngada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perppu merupakan hak subyektivitas dari presiden yang dijamin oleh konstitusi, sedangkan uji materi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Jadi tidak ada soal karena proses uji materi sedang berjalan di MK, perppu tidak dikeluarkan," kata Kurnia.

Kurnia menambahkan, alasan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak memahami perbedaan kewenangan menerbitkan perppu dengan proses uji materi di KPK.

Ia pun mengingatkan bahwa UU KPK berpotensi melemahkan KPK sebagai lembaga. Publik pun telah mempersoalkan UU tersebut hingga terdapat sejumlah pengajuan judicial review di MK atas UU itu.

"Jika ini merupakan sikap akhir dari Presiden, tentu tidak salah jika publik merasa selama ini narasi antikorupsi yang diucapkan oleh Joko Widodo semata hanya omong kosong," kata Kurnia.

Baca juga: Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Pemenuhan Hak Korban Kejahatan HAM

Diberitakan, Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari Tribunnews.com, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober.

"Tidak ada dong. Kan perppu sudah tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perppu," kata Fadjroel Rachman di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.