Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Stafsus Milenial: Kamu Genuine, Tak Ada Conflict of Interest

Kompas.com - 29/11/2019, 17:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus milenial Aminuddin Ma'ruf mengaku tak ada yang berubah darinya semenjak ditunjuk membantu Presiden Joko Widodo.

Sebabm, Presiden menunjuk ia dan teman-temannya untuk berpikir dan bertindak sebagai kaum milenial.

Karena itu, ia menilai tak ada yang perlu diubah dari tindakan, pola pikir, dan gaya bicara mereka.

"Biasa aja. Biasa aja. Kami kan salah satunya pandangan Presiden kepada kami, kamu anak muda, kamu biasa berpikir lurus, apa adanya," ujar Aminuddin saat berbincang bersama Kompas.com di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2019).

"Pemikiran kamu genuine. Masih sangat idealis. Tidak ada conflict of interest. Itu kan yang memang diharapkan Presiden dari kami," tambahnya.

Baca juga: Aminuddin Maruf: Stafsus Milenial Bukan Bagi-bagi Jabatan Jokowi

 

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi penunjukkannya sebagai staf khusus Presiden.

 

Ia juga mengatakan aktivitasnya tak serta-merta berubah sejak ditunjuk sebagai staf khusus Presiden.

Ia masih memiliki waktu luang untuk berkumpul bersama teman-temannya seperti biasa.

"Enggak. Biasa aja. Sama aja (dengan dulu). Kami biasa saja," katanya.

Hanya, ia mengakui saat ini sedikit lebih sibuk dari biasanya lantaran harus menghadiri rapat sebagai staf khusus Presiden.

Baca juga: Tantangan Indonesia 5 Tahun ke Depan di Mata Staf Khusus Milenial

Diberitakan sebelumnya, Presiden menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial untuk membantunya.

Adapun ketujuh staf khusus milenial baru itu adalah Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise), Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa, peraih beasiswa kuliah di Oxford), dan Aminuddin Ma'ruf (manta Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Selain itu, Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), dan Andi Taufan Garuda Putra (pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Kompas TV Keputusan Presiden Joko Widodo memilih anak muda sebagai staf khususnya dinilai sebagai gebrakan baru oleh partai persatuan pembangunan.<br /> <br /> Ditemui dalam dialog mingguan Polemik Trijaya, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai masuknya milenial dalam jajaran staf khusus presiden mendapat respon baik dari parpol koalisi pemerintah.<br /> <br /> Baidowi juga menambahkan, keberadaan kaum muda menjadi pembisik presiden merupakan gebrakan baru dan upaya regenerasi pemerintahan nasional ke depan. Namun di balik nada positif, pemilihan 7 staf khusus baru tersebut mendapat sentimen negatif dari partai oposisi.<br /> <br /> Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menilai penunjukkan 7 nama staf khusus itu bertentangan dengan niatan pemerintahan jokowi yang ingin postur birokrasi lebih ramping.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com