SOROT POLITIK

Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Mulai Besok

Kompas.com - 27/11/2019, 23:06 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019). Dok. GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Musyawarah Nasional ( Munas) Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 mulai Kamis (28/11/2019) hingga Senin (2/12/2019).

“Pendaftaran calon mulai besok sampai 2 Desember,” kata Ketua Panitia Munas Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, usai rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, calon Ketua Umum Golkar mesti memenuhi syarat administrasi. Salah satu persyaratan itu yakni menjadi pengurus Golkar selama 5 tahun.

Pemilihan Ketua Umum Golkar sendiri akan berlangsung dalam munas yang akan digelar 3 hingga 5 Desember di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Baca juga: Jokowi Faktor Kunci Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024

Adapun mekanisme pemilihan, ia melanjutkan, akan diputuskan peserta dalam munas.

Panitia munas telah menyiapkan rancangan keputusan, salah satunya soal mekanisme pemilihan.

“Kami mengusulkan, soal nanti mekanismenya lewat surat dukungan atau voting ya tergantung pembahasan di munas. Memang one man one vote. Biar peserta munas yang memutuskan,” kata dia.

Munas tandingan

Mekeng pun mengimbau seluruh kader Partai Golkar untuk solid dan tidak menggelar munas tandingan.

“Saya menyarankan tidak usah ada karena itu hanya menghabiskan energi dan tidak bermanfaat bagi partai secara keseluruhan,” ujarnya.

Ketua Panitia Munas Partai Golkar Melchias Markus Mekeng di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019)Dok. Partai Golkar Ketua Panitia Munas Partai Golkar Melchias Markus Mekeng di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019)

Ia menjelaskan, munas merupakan ajang formal bagi kader Golkar untuk berkontestasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X