Kompas.com - 27/11/2019, 23:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 mulai Kamis (28/11/2019) hingga Senin (2/12/2019).

“Pendaftaran calon mulai besok sampai 2 Desember,” kata Ketua Panitia Munas Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, usai rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, calon Ketua Umum Golkar mesti memenuhi syarat administrasi. Salah satu persyaratan itu yakni menjadi pengurus Golkar selama 5 tahun.

Pemilihan Ketua Umum Golkar sendiri akan berlangsung dalam munas yang akan digelar 3 hingga 5 Desember di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Baca juga: Jokowi Faktor Kunci Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024

Adapun mekanisme pemilihan, ia melanjutkan, akan diputuskan peserta dalam munas.

Panitia munas telah menyiapkan rancangan keputusan, salah satunya soal mekanisme pemilihan.

“Kami mengusulkan, soal nanti mekanismenya lewat surat dukungan atau voting ya tergantung pembahasan di munas. Memang one man one vote. Biar peserta munas yang memutuskan,” kata dia.

Munas tandingan

Mekeng pun mengimbau seluruh kader Partai Golkar untuk solid dan tidak menggelar munas tandingan.

“Saya menyarankan tidak usah ada karena itu hanya menghabiskan energi dan tidak bermanfaat bagi partai secara keseluruhan,” ujarnya.

Ketua Panitia Munas Partai Golkar Melchias Markus Mekeng di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019)Dok. Partai Golkar Ketua Panitia Munas Partai Golkar Melchias Markus Mekeng di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019)

Ia menjelaskan, munas merupakan ajang formal bagi kader Golkar untuk berkontestasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Nasional
Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.